Maya Rumantir
Penulis: Frangki Wullur | Pontianak
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Senator Dr. Maya Rumantir, MA, PhD, memimpin kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan kerja sama antardaerah di kawasan perbatasan, sekaligus menggali berbagai persoalan yang dihadapi Kalimantan Barat dalam mengembangkan potensi perdagangan, investasi, dan kerja sama internasional.
Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Barat memiliki posisi strategis dalam hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Karena itu, pengelolaan kawasan perbatasan dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan kedaulatan, tetapi juga menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah.
Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pihak terkait, Maya menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan potensi kerja sama internasional.
Menurutnya, berbagai bentuk kerja sama lintas negara harus mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat di daerah, khususnya mereka yang berada di kawasan perbatasan.
Maya juga mendorong agar potensi perdagangan dan investasi internasional di Kalimantan Barat dapat dikembangkan secara lebih optimal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah.
“Kerja sama internasional harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan daerah. Jangan sampai berbagai kesepakatan hanya berhenti pada dokumen, tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Maya dalam pertemuan tersebut.
Kunjungan kerja BKSP DPD RI juga menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi daerah terkait pelaksanaan kerja sama subregional dan berbagai persoalan yang muncul di kawasan perbatasan.
Maya menilai penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar berbagai kebijakan terkait perbatasan dapat berjalan efektif.
Ia menegaskan, DPD RI melalui BKSP memiliki kepentingan untuk memastikan suara dan kepentingan daerah mendapat ruang dalam agenda kerja sama internasional Indonesia.
Kalimantan Barat, kata dia, memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pintu masuk pengembangan perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara-negara tetangga, terutama Malaysia.
Karena itu, penguatan infrastruktur, konektivitas, kepastian kebijakan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian bersama.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan menghasilkan masukan bagi DPD RI dalam memperkuat fungsi representasi daerah sekaligus mendorong kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan kawasan perbatasan.
Bagi Kalimantan Barat, penguatan kerja sama dengan negara tetangga tidak cukup hanya diukur dari intensitas hubungan antarpemerintah. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kerja sama tersebut mampu membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
