Viktor Poli
Manado – Pasca penertiban kendaraan yang terparkir di kawasan terlarang dengan cara pengempesan roda kendaraan oleh personil gabungan Dinas Perhubungan Provinsi Sulut, Satuan Pol-PP dan Kepolisian membuat para anggota DPRD Kota Manado angkat bicara.
Salah satunya, Viktor Polii personil Komisi C DPRD Kota Manado ini. Menurutnya, sebelum oprasi penertiban dilakukan, seharusnya pihak penertib berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah Kota Manado.
“Kalau ada penertiban dengan cara seperti itu, saya kira sangat positif untuk mengurai kemacetan. Tapi tidak salahnya disosialisasikan terlebih dahulu dan disampaikan ke pemerintah kota, agar dewan pun mengetahuinya. Supaya ketika masyarakat mengeluh, kami sudah paham akan dasar aturan pengempisan ban kendaraan itu. Selain kami tidak tahu, banyak juga anggota dewan yang kendaraannya diparkir di tepi jalan depan kantor kena penertiban,” kata Polii.
Akan hal itu, politisi PDIP ini pun meminta kepada pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Manado agar menyediakan lahan parkir khusus untuk para wakil rakyat.
“Kami saja anggota dewan tidak kebagian lahan parkir. Tempat yang biasa kami parkir di samping kantor, sudah dipakai para PNS. Makanya banyak diantara kendaraan dewan hanya terparkir ditepi jalan. Kami meminta pak Wali Kota untuk menyiapkan lahan parkir. Kalau perlu, keluarkan larangan agar PNS tidak membawa mobil saat berkantor,” tegasnya. (leriandokambey)
Memang begitulah anggota dewan yang sangat terhormat saat ini, yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Yang cerdas itu, lakukan jo dulu sendiri, baru minta orang lain mengikuti hal yang sama. Hehe….
Wah wah wah,,, sdh ada tanda larangan dilarang parkir apalagi yg perlu dijelaskan. Dan kpu pns nggak boleh bawa kendaraan sebaiknya anggota dewan jg nggak perlu bawa kendaraan dong