MANADO – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil dalam acara worshop bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, Rabu, (7/12) kembali mengingatkan seluruh PNS untuk mampu mengelola keuangan dengan baik. Setiap 1 rupiah yang dikeluarkan harus mampu dipertanggungjawabkan dengan administrasi yang jelas, jangan sampai menyalahi aturan karena nantinya akan berhadapan dengan hukum.
Dalam workshop yang dihadiri oleh sejumlah guru tersebut, Kansil juga melaunching buku yang berjudul “Sertifikasi Guru”, sebuah karya besar yang merupakan goresan tangan putra Nusa Utara ini. “Pada prinsipnya guru jangan mengejar sertifikasi hanya untuk menambah penghasilan, tapi guru yang bersertifikasi diharapkan benar-benar akan mampu berdedikasi, mentransfer ilmu yang dipunyai untuk kepintaran anak didik,” tegas Kansil sambil menambahkan bahwa guru bersertifikasi harus terus belajar karena sudah merupakan guru yang benar-benar professional. Selain itu, guru tersebut juga harus mampu berinovasi guna prestasi anak didiknya.
“Kedepan, para guru bersertifikasi akan dilakukan evaluasi tersendiri untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sertifikasi itu sendiri,” ujarnya.
Kansil menjelaskan “sampai saat ini masih banyak PNS (termasuk para Guru) yang belum sepenuhnya menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan sehingga tak mengherankan hampir sering ditemui PNS yang bersentuhan dengan hukum,” tukas mantan Kadis Diknas Sulut ini.
Menurut Kansil, dalam penerapan dan pelaksanaan pekerjaan, setiap PNS harus tahu betul dengan apa yang dinamakan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, karena Pemprov Sulut telah bertekad dan berkomitmen untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) termasuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah, predikat Provinsi terbaik dalam pengelolaan pemerintahan daerah, diharapkan seluruh pihak khususnya aparatur untuk dapat menunjang hal tersebut dengan cara membangun komitmen bersama. (*/jrp)
