Manado – Sidang DKPP yang melibatkan Panwaslu dan KPU Manado dipahami sebagian masyarakat sebagai salah satu penyebab panasnya situasi keamanan di Kota Manado hari ini.
Mengenai hal ini, Komisioner KPU Sulut yang menjadi bagian dari sidang DKPP tersebut mengatakan bahwa pihak kepolisian hanya melaksanakan tugas pengamanan. Tapi sidang DKPP harusnya tidak disangkut pautkan pada situasi keamanan.
“Sidang DKPP harusnya tidak disangkut pautkan pada stabilitas keamanan kota karena bicara soal sidang DKPP berarti fokusnya pada kode etik. Bicara soal pelanggaran yang berhubungan dengan kode etik penyelenggara. Bisa karena ada tahapan yang tidak dilaksanakan, suap menyuap atau pelanggaran etika lainnya,” ujar Fachruddin Noh kepada BeritaManado.com, Jumat (30/10/2015).
Lanjutnya, sidang DKPP ini harusnya tidak disangkut pautkan dengan status salah satu calon kepala daerah di Kota Manado karena bukan pada tempatnya.
“Jangan bicara soal status calon kepala daerah. Itu bukan ranah DKPP. Kalau penyelenggara terbukti melanggar, maka akan ada sanksi kepada yang melanggar. Jadi sanksi itu bukan diberikan DKPP kepada calon yang menerima penetapan penyelenggara tapi kepada penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik. Sidang DKPP tidak menetapkan atau membatalkan soal pencalonan, tapi sekali lagi bicara soal kode etik penyelenggara,” terang Fachruddin. (srisurya)
