Manado, BeritaManado.com — Perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,99 persen (yoy), menurun cukup dalam dibandingkan tahun 2019 yang masih tumbuh sebesar 5,66 persen (yoy).
Terdapat 3 lapangan usaha utama yang terkontraksi sebagai dampak pandemi Covid-19 di Sulut yaitu perdagangan, transportasi, dan konstruksi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Arbonas Hutabarat sebagai sambutannya dalam acara High
Level Meeting: TPID Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (31/3/2021) di KPw BI Sulut.
“Itulah yang menyebabkan perekonomian Sulut terkontraksi cukup dalam,” ujar Arbonas.
Arbonas menjelaskan, pandemi Covid-19 yang melanda Sulawesi Utara menyebabkan penurunan aktivitas masyarakat sejak Covid-19 masuk di Indonesia pada awal 2020.
Dampak pembatasan aktivitas sosial ekonomi juga tercermin dari pola inflasi yang berbeda pada Tw. II-2020 dan cenderung berlanjut pada Tw. III-2020.
Tekanan inflasi cenderung meningkat pada Tw. IV2020, sejalan dengan pemulihan konsumsi rumah tangga.
Peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat mendorong adanya peningkatan realisasi permintaan sehingga mendorong tekanan inflasi Kelompok Makanan dan Minuman serta Tembakau.
Selain itu, peningkatan mobilisasi masyarakat juga mendorong tarif angkutan udara yang cenderung meningkat terutama pada bulan November-Desember 2020.
Pada tahun 2021, inflasi diperkirakan menguat seiring dengan kenaikan aktivitas sosial ekonomi masyarakat namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.
Risiko tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari komoditas sub kelompok tembakau seiring tertundanya kenaikan di tahun 2020.
Sementara itu, inflasi komoditas bahan makanan diperkirakan terjaga seiring dengan jalur distribusi dan perdagangan antar daerah yang semakin membaik pada tahun 2021.
Terdapat 4 program kerja unggulan TPID Sulut 2021 yaitu:
a. Penguatan lembaga kelompok tani, pedagang cabai dan tomat sayur, serta kelompok nelayan;
b. Penguatan program Gerakan BARITO dengan pemanfaatan platform digital, serta menjaga level CBP ? penggunaan aplikasi e-commerce serta media sosial lainnya (Facebook, Instagram, dan lain-lain) untuk penjualan hasil panen petani dan masyarakat;
c. Pengembangan model bisnis KAD (Kerjasama Antar Daerah) dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD, penjajakan kerja sama antara petani dan pedagang intra ataupun inter SulutGoMalut.
d. Penyusunan konsep pengendalian inflasi melalui pasar induk.
Kerjasama dan sinergi yang baik antar lembaga, khususnya melalui forum TPID, menjadi kunci keberhasilan menjaga inflasi di angka yang rendah dan stabil tersebut.
“Namun demikian, kita tetap harus waspada mengingat banyaknya tantangan dalam pengendalian kedepan yang masih harus kita hadapi. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri jelang perayaan Hari Besar Keagamaan yang sebentar lagi akan datang yaitu Hari Paskah serta persiapan memasukin Hari Raya Idul Fitri,” kata Arbonas.
Ke depan, koordinasi intensif dan sinergi antar dinas maupun instansi terkait yang sudah sangat baik dan efektif dalam mengendalikan inflasi Sulawesi Utara perlu dipertahankan dan senantiasa ditingkatkan, dengan berpedoman pada prinsip 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi untuk membentuk ekspektasi.
Peran aktif Bank Indonesia dalam mendorong partumbuhan ekonomi daerah pun tidak hanya sebatas pada upaya pengembangan sektor-sektor ekonomi, namun juga menyentuh upaya perbaikan kualitas SDM.
Dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Utara, selain memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada UMKM, Bank Indonesia juga telah memberikan beasiswa kepada Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, Institut Agama Islam Negeri Manado, dan Universitas Klabat dengan total sebesar 120 mahasiswa di setiap universitas sejak tahun 2015 dan meningkat menjadi sebanyak 150 mahasiswa sejak tahun 2018, kemudian menjadi sebanyak 225 mahasiswa sejak tahun 2020.
Dalam High Level Meeting: TPID Sulawesi Utara yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, Asim Saputra, SST, M.Ec.Dev, General Manager PT. Pertamina (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, General Manager PT. PLN Suluttenggo, seluruh anggota High Level Meeting TPID Provinsi Sulawesi Utara tersebut juga turut disepakati beberapa hal.
Beberapa poin yang disepakati, yaitu pada tahun 2021, TPID Sulawesi Utara akan memperkuat sinergi dan kerja sama dengan TPID Kabupaten/Kota serta instansi teknis di Provinsi Sulawesi Utara.
Sinergi tersebut dilakukan dalam upaya strategis pengendalian inflasi, diantaranya yaitu:
– Keterjangkauan Harga
? Mendorong penguatan lembaga kelompok tani, kelompok nelayan, dan pedagang cabai dan tomat sayur.
? Mendorong pemanfaatan platform penjualan online oleh petani dan/atau pedagang pasar, termasuk mendorong penggunaan QRIS yang lebih luas dan upaya untuk melakukan digitalisasi ekonomi dan keuangan di Sulawesi Utara.
– Ketersediaan Pasokan
? Meningkatkan kemandirian pangan melalui Program BARITO.
? Menjaga level CBP dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP.
? Stabilitas harga dan pasokan perlu dijaga menjelang Hari Raya Paskah dan Idul Fitri.
– Kelancaran Distribusi
? Mendorong penguatan implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara.
? Mendorong penyusunan konsep pengendalian inflasi melalui pasar induk.
– Komunikasi Efektif
? Mendorong pembentukan sistem pertukaran informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien antar TPID Kabupaten/Kota.
(srisurya)