Jakarta, BeritaManado.com — Pimpinan DPR RI mengambil langkah drastis dengan berikrar bakal mereformasi besar-besaran lembaga legislatif, di tengah gelombang protes dan krisis kepercayaan publik yang memuncak
Gerakan ini disebut akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tujuan utama membuat lembaga legislatif tersebut menjadi lebih baik dan transparan.
Janji ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025).
Dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com, Dasco menegaskan, DPR tidak menutup mata terhadap tuntutan yang disuarakan di jalanan maupun di media sosial.
“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani,” kata Dasco di hadapan para mahasiswa.
Menurut Dasco, para pimpinan DPR telah berkoordinasi secara intensif untuk merumuskan langkah-langkah konkret sebagai respons atas kegelisahan publik.
Sejumlah agenda utama dalam reformasi ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap sistem gaji dan tunjangan anggota dewan.
Tak hanya itu, memberlakukan moratorium atau penangguhan sementara untuk kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri maupun dalam negeri yang selama ini kerap menuai sorotan, juga menjadi agenda reformasi DPR.
Selanjutnya, DPR juga menyatakan komitmennya untuk mendukung tuntutan lain yang lebih substantif, seperti pembentukan tim investigasi terkait dugaan makar dan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang telah lama dinantikan.
Lalu tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR,” tambah politikus Partai Gerindra tersebut.
Pengakuan Jujur dari Senayan
Sikap DPR yang lebih terbuka ini diperkuat oleh pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI lainnya, Saan Mustopa.
Dalam kesempatan yang sama, Saan secara jujur mengakui bahwa sumber utama dari gejolak politik yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir adalah DPR itu sendiri.
Pengakuan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPR memahami akar masalah dari kemarahan publik.
Saan memastikan lembaga legislatif berkomitmen penuh untuk berbenah diri, melakukan perbaikan, dan mengevaluasi kinerjanya secara fundamental.
“Kami memahami bahwa pemicu atas permasalahan politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir adalah DPR RI itu sendiri,” ujar Saan.
Ia menambahkan, langkah perbaikan bahkan sudah dimulai.
Sebagai contoh, pada tanggal 26 Agustus 2025 lalu, tunjangan perumahan bagi Anggota DPR RI yang kontroversial telah resmi dihapus sebagai langkah awal untuk meredam amarah publik.
