
Perkara yang tercatat dengan Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Thn tersebut sebelumnya memperhadapkan Alfit Tatawi sebagai penggugat dengan Bupati Kepulauan Sangihe selaku tergugat. Dalam persidangan, majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Selama proses hukum berjalan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan kuasa hukum kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama tim hukum pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SKK/I-2026 yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Sangihe.
Kepala Bagian Hukum Setda Kepulauan Sangihe, Kristianus Sasube, SH, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghargai langkah warga negara dalam menyampaikan aspirasi maupun menempuh jalur hukum sebagai bagian dari hak yang dijamin konstitusi.
“Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan mencari keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia,” kata Sasube.
Ia menjelaskan, sebelum persidangan digelar, tim hukum pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dan pertemuan dengan penggugat guna memberikan pemahaman terkait mekanisme penyediaan, penetapan kuota, serta distribusi BBM bersubsidi, khususnya minyak tanah.
Menurut Sasube, penetapan kuota dan pengaturan distribusi BBM bersubsidi bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 junto Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
“Peran pemerintah daerah terbatas pada fungsi pengawasan dan pengendalian,” tegasnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan tetap memperhatikan aspirasi penggugat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga menyampaikan kesiapan untuk meneruskan aspirasi tersebut dengan mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas.
“Namun keputusan akhir terkait penambahan kuota sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Setelah memperoleh penjelasan tersebut, penggugat akhirnya memilih mencabut gugatan yang telah diajukan. Dengan dikabulkannya permohonan pencabutan oleh majelis hakim, perkara ini resmi dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan ke tahapan persidangan berikutnya.
(Ivan Xaverius)
