Minut, BeritaManado.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Minahasa Utara menolak pengusulan pergeseran anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) dengan nominal Rp14.737.115.013.
Pasalnya, dari 31 item yang diajukan dibiayai pada pergeseran, tidak ada tambahan biaya Rp970 juta untuk pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) atau pemilihan kepala desa.
Hal ini membuat Ketua Fraksi Golkar Edwin Nelwan geram.
“Mekanisme pergeseran 31 item itu secara kacamata keuangan itu hal yang sekunder karena tidak ditata fix pada APBD induk 2022. Tapi kenapa hal yang super prioritas dana Pilhut tidak ditata dan hanya diwacanakan akan dibawa ke perubahan? Itu sangat riskan. Kita tidak tahu kondisi keuangan kita nanti seperti apa,” ujar Edwin Nelwan, ketika dihubungi BeritaManado.com, Rabu (30/3/2022).
Kegiatan Pemilihan Hukum Tua menurut Edwin, adalah hal yang sangat super prioritas karena menyangkut kualitas pelayanan publik dari 103 desa yang terancam akan dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt) dan bukan kepala desa pilihan rakyat.
Adapun total desa di Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 125 desa.
“Nah, 103 desa itu sudah sebagian besar dari 125 desa di Minahasa Utara. Jika dana Pilhut ditata sekarang, seluruh instrumen untuk Pilhut sudah bisa dimulai tahapannya. Jika persiapan butuh 6 bulan, artinya September atau Oktober tahun ini sudah bisa digelar Pilhut. Walaupun harus ditunda lagi dari awalnya bulan Mei, tapi setidaknya sudah ada kepastian. Pemkab sudah bisa menetapkan tanggal. Lalu, kenapa anggaran harus ditata di pergeseran? Kenapa itu menjadi hal yang ditunda-tunda?” desak Edwin.
Adapun dari angka Rp14,7 miliar yang diusulkan Pemkab Minut, nantinya akan dipakai untuk belanja 31 item pada induk APBD 2022 ini.
Ke-31 item tersebut, diantaranya muatan lokal (Mulok) pada Dinas Pendidikan Rp500 juta, pengadaan meubeler di Bagian Umum Rp300 juta, pembangunan pintu gerbang di Desa Maumbi pada Dinas PUPR Rp2,5 miliar, pembangunan rest area pada Dinas PUPR Rp1 miliar dan sebagainya (perincian lihat tabel).
Edwin Nelwan kecewa, karena pada pembahasan APBD induk 2022 pada akhir 2021 lalu, Pemkab Minut beralasan Pilhut Minut yang awalnya direncanakan akan digelar pada Mei 2022, ditunda tanpa kepastian akibat tidak cukup anggaran.
Dari total Rp2,5 miliar anggaran yang dibutuhkan, baru bisa dipenuhi Rp1,5 miliar dan kurang sekitar Rp970 juta.
Sayangnya, hanya dalam waktu satu minggu di pembahasan pergeseran 2022, eksekutif bisa mencari sumber dana Rp14,7 miliar untuk membiayai hal yang belum prioritas.
“Dari 14,7 miliar yang akan digeser, Rp1 miliar untuk Pilhut hal yang sangat kecil yang bisa diatur untuk bisa memenuhi sehingga masyarakat tidak resah. Kenapa voli pantai mengalahkan Pilhut? Kenapa butuh anggaran besar untuk bangun gapura sampai butuh Rp2,5 miliar? Kenapa pembangunan rest area lebih penting dari pilhut? Ini kan sesuatu yang sangat miris. Fraksi Golkar hanya meminta silahkan lakukan pergeseran tapi jangan memangkas yang prioritas dan dikalahkan dengan yang sekunder. Dimana hati nurani kita?” tegas Ketua Golkar Minut itu kembali.
(Finda Muhtar)