Angka Rp17,71 triliun berasal dari kajian INDEF mengenai perbaikan mekanisme penyaluran BBM Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Dalam kajian tersebut, INDEF membuat sejumlah simulasi pembatasan Pertalite.
Salah satu skenario memperkirakan potensi penghematan fiskal sebesar Rp17,71 triliun.
Namun, skenario tersebut berbeda dengan desain kebijakan Desil 9–10 yang sedang dibahas pemerintah pada 2026.
Karena itu, Rp17,71 triliun tidak boleh ditulis sebagai angka penghematan yang sudah dipastikan pemerintah.
Berapa Penghematan yang Ditargetkan Pemerintah?
Hingga 13 Agustus 2026, pemerintah belum mengumumkan angka penghematan final yang secara khusus berasal dari pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10.
Bahlil juga menyatakan pemerintah masih melakukan penghitungan atau exercise mengenai dampak kebijakan tersebut.
Besarnya penghematan nantinya akan bergantung pada desain kebijakan, jumlah masyarakat yang terdampak, volume konsumsi Pertalite, serta mekanisme pembatasan yang dipilih.
Karena itu, angka penghematan baru dapat dihitung secara lebih akurat setelah pemerintah menetapkan skema final.
Desil 9-10 Tidak Sama dengan “Orang Kaya” Secara Mutlak
Penggunaan istilah Desil 9 dan 10 perlu dipahami secara hati-hati.
Desil merupakan peringkat relatif dalam DTSEN.
BPS menjelaskan bahwa pemeringkatan tersebut dibangun dari berbagai variabel sosial dan ekonomi, sehingga tidak tepat menyamakan satu angka desil dengan batas pendapatan tertentu.
Karena itu, jika pembatasan subsidi nantinya menggunakan desil sebagai salah satu dasar, pemerintah tetap perlu memastikan data yang digunakan akurat dan mutakhir.
DTSEN sendiri merupakan data yang terus diperbarui.
Desil Bisa Berubah
Posisi desil bukan angka yang bersifat permanen.
Layanan resmi Cek Bansos Kemensos menyebut desil bersifat dinamis. Jika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, desil dihitung ulang secara berkala oleh BPS.
BPS juga menjelaskan bahwa DTSEN terus dimutakhirkan untuk memastikan data sosial ekonomi tetap akurat dan relevan.
Hal ini menjadi penting apabila data desil nantinya digunakan untuk menentukan akses terhadap subsidi energi.
Apa yang Harus Dilakukan Masyarakat?
Masyarakat belum perlu mengubah kebiasaan membeli Pertalite hanya berdasarkan rencana kebijakan tersebut.
Sampai aturan resmi diberlakukan, pembelian Pertalite tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Namun, masyarakat yang ingin mengetahui posisi desilnya dapat melakukan pengecekan melalui layanan resmi Cek Bansos Kemensos.
Pengecekan tersebut juga penting untuk memastikan data sosial ekonomi yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jika terdapat ketidaksesuaian, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang disediakan pemerintah.
Menunggu Aturan Final Pemerintah
Rencana pembatasan Pertalite untuk kelompok Desil 9 dan 10 kini memasuki tahap persiapan mekanisme.
Pemerintah menargetkan penerapan dilakukan secara bertahap pada akhir 2026, tetapi detail mengenai kendaraan yang terdampak, sistem verifikasi, mekanisme di SPBU dan batasan pembelian masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Sementara itu, angka Rp17,71 triliun yang beredar merupakan simulasi INDEF, bukan angka penghematan resmi pemerintah untuk kebijakan 2026.
Bagi masyarakat, pertanyaan terbesar kini bukan lagi apakah pemerintah sedang membahas pembatasan Pertalite, melainkan siapa yang nantinya benar-benar terdampak dan bagaimana sistem Desil 9–10 diterapkan di SPBU.
Sumber: Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang diberitakan pada 11–12 Agustus 2026; Cek Bansos Kementerian Sosial; Badan Pusat Statistik; serta kajian INDEF mengenai penyaluran BBM JBKP.
Artikel ini akan diperbarui setelah pemerintah menetapkan aturan resmi mengenai mekanisme pembatasan Pertalite.
