MANADO — Kepala Bappeda Sitaro, Drs Denny Kondoj begitu serius memikirkan bagaimana program kerja ke depan mengurus pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina. Salah satu yang masih jadi pekerjaan rumah adalah perlu tidaknya ada badan sendiri yang mengatur soal perbatasan.
Kondoj menyebutkan dari 3 daerah kepulauan hanya Sitaro yang belum memiliki badan khusus menangani tentang perbatasan. Sedangkan Sangihe dan Talaud sejak beberapa tahun ini sudah ada. “Sitaro bukan tidak perlu, namun selama ini karena di Bappeda punya bagian yang menanganinya maka belum dibuat badan sendiri. Tapi ke depan sudah harus ada badan yang mandiri keluar dari Bappeda. Sebab persoalan perbatasan sangat rumit, meski pulau terluar yang dimiliki Sitaro hanya Pulau Makalehi lebih sedikit dibandingkan Sangihe dan Talaud,” tukasnya ketika menghubungi harian ini di sela-sela mengikuti pertemuan tentang daerah perbatasan disalah satu hotel di Manado.
Hal ini dibenarkan Kepala Badan (Kaban) Daerah Perbatasan Pemprov Sulut, Drs Max Gagola. Menurutnya masalah perbatasan mudah dan rumit karena kalau mau dirunut untuk hal kecil saja bisa terjadi pertikaian apalagi sudah menyangkut dua negara. “Contoh kecil di keluarga saja 2 bersaudara bisa saling bunuh gara-gara warisan, apalagi dua negara karena persoalan perbatasan.
Makanya yang dikembangkan pemerintah sekarang bagaimana pendekatan yang lebih fokuskan pada kerjasama dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, social dan budaya. Sehingga dari situ perlu juga di daerah memiliki sebuah badan kawasan perbatasan,” tutur Gagola yang asli Talaud.(nadine)
