Amurang—Masyarakat Minahasa Selatan mulai gerah dengan situasi Pemkab Minsel. Pasalnya, pejabat sekaligus pembantunya Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE hampir semua tak bisa dipercaya lagi. Kenapa demikian, lantaran mereka tak mau lagi melakukan kerjasama dengan rakyat. Maka dari itu, warga Minsel mendesak agar supaya bupati Tetty Paruntu untuk tidak menunda-nunda gelar rolling.
Demikian kata Ketua LSM Barisan Muda Teguh Bersinar (BM Tenar) Minsel, Willem ‘Baba’ Mononimbar, ketika menghubungi beritamanado.com siang tadi. Menurut Baba-demikian, biasa dipanggil Mononimbar, bahwa sejak dilantik Bupati tahun 2011 itu, banyak pejabat eselon 2 yang tak mau bekerjasama dengan masyarakat.
‘’Bayangkan, kami datang untuk melakukan konsultasi. Eh dikira kami mau minta proyek. Kamipun tak mau diterima untuk bertemu. Inikah pembantunya bupati? Memang, kami tak mau sebut siapa nama pejabat eselon 2 tersebut,’’ ujar Mononimbar.
“Tak hanya itu, lebih heran lagi. Disaat bupati tak berada di Amurang, maksud tugas luar (TL). Ehh…mereka juga ikut diam-diam. Kalau juga mereka pergi ke Jakarta dengan maksud harus mendampingi bupati. Saya kira tak masalah dan kami mendukungnya. Ternyata tidak demikian, bahkan mereka justru ikut dengan alasan ingin supaya jabatan yang disandang selalu aman,” tambahnya.
Lain lagi kata Bruno Riedel, tokoh Minsel yang juga vokal. Menilai, bahwa apa yang dikatakan Mononimbar benar. ‘’Memang itu yang terbaik, pejabat yang malas, hanya cari muka harus diganti. Kami juga sudah bosan dengan muka-muka seperti mereka. Tak mau bekerjasama, tidak tahu program apa yang mereka kerjakan,’’ jelas Riedel.
Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja para pejabat. Khususnya pejabat eselon 2 yang adalah pembantu bupati Tetty Paruntu. Sebab jika masih terus ditunda, yang rugi adalah masyarakat sendiri. Dimana masyarakat yang seharusnya wajib diberi pelayanan prima, tapi sering terabaikan karena jarangnya kepala SKPD masuk kantor.
“Jadi rolling pejabat ini sudah sangat mendesak dan pejabat yang kinerja tidak maksimal harus dipangkas,” ujarnya. Sementara itu, pantauan beritamanado.com, Selasa (17/07) siang tadi, banyak SKPD terlihat sepi dan ternyata kepala SKPD berada di Jakarta. (and)
Amurang—Masyarakat Minahasa Selatan mulai gerah dengan situasi Pemkab Minsel. Pasalnya, pejabat sekaligus pembantunya Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE hampir semua tak bisa dipercaya lagi. Kenapa demikian, lantaran mereka tak mau lagi melakukan kerjasama dengan rakyat. Maka dari itu, warga Minsel mendesak agar supaya bupati Tetty Paruntu untuk tidak menunda-nunda gelar rolling.
Demikian kata Ketua LSM Barisan Muda Teguh Bersinar (BM Tenar) Minsel, Willem ‘Baba’ Mononimbar, ketika menghubungi beritamanado.com siang tadi. Menurut Baba-demikian, biasa dipanggil Mononimbar, bahwa sejak dilantik Bupati tahun 2011 itu, banyak pejabat eselon 2 yang tak mau bekerjasama dengan masyarakat.
‘’Bayangkan, kami datang untuk melakukan konsultasi. Eh dikira kami mau minta proyek. Kamipun tak mau diterima untuk bertemu. Inikah pembantunya bupati? Memang, kami tak mau sebut siapa nama pejabat eselon 2 tersebut,’’ ujar Mononimbar.
“Tak hanya itu, lebih heran lagi. Disaat bupati tak berada di Amurang, maksud tugas luar (TL). Ehh…mereka juga ikut diam-diam. Kalau juga mereka pergi ke Jakarta dengan maksud harus mendampingi bupati. Saya kira tak masalah dan kami mendukungnya. Ternyata tidak demikian, bahkan mereka justru ikut dengan alasan ingin supaya jabatan yang disandang selalu aman,” tambahnya.
Lain lagi kata Bruno Riedel, tokoh Minsel yang juga vokal. Menilai, bahwa apa yang dikatakan Mononimbar benar. ‘’Memang itu yang terbaik, pejabat yang malas, hanya cari muka harus diganti. Kami juga sudah bosan dengan muka-muka seperti mereka. Tak mau bekerjasama, tidak tahu program apa yang mereka kerjakan,’’ jelas Riedel.
Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja para pejabat. Khususnya pejabat eselon 2 yang adalah pembantu bupati Tetty Paruntu. Sebab jika masih terus ditunda, yang rugi adalah masyarakat sendiri. Dimana masyarakat yang seharusnya wajib diberi pelayanan prima, tapi sering terabaikan karena jarangnya kepala SKPD masuk kantor.
“Jadi rolling pejabat ini sudah sangat mendesak dan pejabat yang kinerja tidak maksimal harus dipangkas,” ujarnya. Sementara itu, pantauan beritamanado.com, Selasa (17/07) siang tadi, banyak SKPD terlihat sepi dan ternyata kepala SKPD berada di Jakarta. (and)