Sangihe, BeritaManado.com – Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, SE, MM menegaskan pentingnya keakuratan data dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perampungan Ground Checking Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bersama SDM PKH, pendamping Rehsos, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Sangihe, yang digelar di Ruang Rapat Kodim 1301 Sangihe, Rabu (15/10/2025).
Dalam arahannya, Bupati Michael Thungari menyebut kegiatan Rakor ini merupakan langkah penting untuk memastikan kebenaran dan validitas data sosial ekonomi masyarakat yang menjadi dasar perencanaan program pemerintah.
“Kegiatan ini menjadi titik krusial dalam memastikan kebenaran dan keakuratan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Data yang akurat akan menentukan keberhasilan kebijakan dan efektivitas intervensi pemerintah,” ujar Bupati Thungari.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 10,84 persen atau sekitar 14.380 jiwa. Sementara data P3KE mencatat 11,01 persen.
Untuk kategori kemiskinan ekstrem, hasil verifikasi dan validasi tahun 2024 menunjukkan terdapat 645 jiwa atau 0,46 persen, terdiri atas 4.093 kepala keluarga (KK) dengan 18.541 jiwa sebelum pemurnian data, dan mengalami penurunan sebanyak 117 KK atau 163 jiwa setelah proses pemurnian dilakukan.
Bupati Thungari menegaskan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan memastikan setiap program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Dengan data yang valid dan terverifikasi, pemerintah daerah dapat menentukan locus intervensi di setiap kecamatan, memperkuat perencanaan lintas sektor, menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial, dan yang terpenting, memastikan kebenaran data agar tidak lagi muncul stigma negatif bahwa Sangihe selamanya adalah daerah termiskin di Sulawesi Utara,” tegasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe, perwakilan BRI Cabang Tahuna, BPJS Kesehatan, narasumber dari Badan Pusat Statistik, serta seluruh pendamping sosial SDM PKH, pendamping Rehsos, dan TKSK se-Kabupaten Sangihe.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan akurasi data sebagai dasar dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(IvAnXaverius)
