MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih akan mempertimbangkan rencana relokasi korban letusan Gunung Lokon, di Provinsi Sulawesi Utara ke daerah transmigrasi.
“Rencana relokasi itu tidak mudah. Butuh perjalanan panjang dan dipertimbangkan matang-matang. Jangan tergesa-gesa,” ujar Kepala BPBD Sulawesi Utara, Hoyke Makarawung, Rabu (10/8).
Dia menjelaskan ada beberapa alasan pemerintah mengambil kebijakan melakukan relokasi warga, antara lain menghindarkan masyarakat dari bencana, ancaman jangan memengaruhi masyarakat dan harmonisasi.
“Contohnya ada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir di DAS Sario. Tapi mereka menetap di sana, tidak mau di relokasi karena alasan sudah cukup lama menetap. Apakah pemerintah akan tetap memaksakan untuk merelokasi?” tanyanya.
Karena itu, menurutnya, meski tanggap darurat sepenuhnya dikendalikan Pemerintah Kota Tomohon, namun BPBD Sulut akan tetap berkordinasi dengan pemerintah kota, hasil koordinasi inilah nantinya disampaikan ke Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Sarundajang.
“Semuanya harus dikoordinasikan. Baik pemprov dan Pemkot Tomohon masih akan membicarakannya. Bisa saja informasi yang berkembang itu hanya sebatas rencana,” tambahnya.(bom)
MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih akan mempertimbangkan rencana relokasi korban letusan Gunung Lokon, di Provinsi Sulawesi Utara ke daerah transmigrasi.
“Rencana relokasi itu tidak mudah. Butuh perjalanan panjang dan dipertimbangkan matang-matang. Jangan tergesa-gesa,” ujar Kepala BPBD Sulawesi Utara, Hoyke Makarawung, Rabu (10/8).
Dia menjelaskan ada beberapa alasan pemerintah mengambil kebijakan melakukan relokasi warga, antara lain menghindarkan masyarakat dari bencana, ancaman jangan memengaruhi masyarakat dan harmonisasi.
“Contohnya ada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir di DAS Sario. Tapi mereka menetap di sana, tidak mau di relokasi karena alasan sudah cukup lama menetap. Apakah pemerintah akan tetap memaksakan untuk merelokasi?” tanyanya.
Karena itu, menurutnya, meski tanggap darurat sepenuhnya dikendalikan Pemerintah Kota Tomohon, namun BPBD Sulut akan tetap berkordinasi dengan pemerintah kota, hasil koordinasi inilah nantinya disampaikan ke Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Sarundajang.
“Semuanya harus dikoordinasikan. Baik pemprov dan Pemkot Tomohon masih akan membicarakannya. Bisa saja informasi yang berkembang itu hanya sebatas rencana,” tambahnya.(bom)