Manado – Pernyataan keras Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw terhadap SKPD-SKPD tertentu yang sengaja tidak melaporkan penggunaan dana bahkan menyembunyikan kegiatan-kegiatan APBN ditanggapi positif North Sulawesi Coruption Watch (NSCW).
Menurut Ketua NSCW Sulut, Harold Lumenpow, tidak melaporkan penggunaan dana APBN kepada Gubernur merupakan pelanggaran berat bahkan diduga mengandung unsur penyalagunaan keuangan negara.
Lumempouw menantang pihak Kepolisian Saerah (Polda) dan Kejati Sulut turun tangan melakukan pemeriksaan kepada 15 SKPD yang dimaksud Wagub Steven Kandouw.
“Ini salah bentuk tindakan pelemahan terhadap kepemimpinan kepala daerah, Polda dan Kejati harusnya segera metindaklanjuti ini,” ujar Lumempouw kepada media, Rabu (27/4/2016) sore.
Dikatakan Lumempouw, kinerja SKPD bobrok seperti ini perlu dilibas jangan sampai menjatuhkan integritas kepala daerah yang selama ini dipercayai oleh warga Sulut.
“Yang jadi pertanyaan, kenapa pimpinan 15 SKPD nekat bertindak bodoh seperti ini, menimbulkan kecurigaan dan dugaan bahwa telah terjadi penyimpangan pengelolaan anggaran APBN,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, serapan anggaran SKPD-SKPD Pemprov Sulut hingga masuk triwulan kedua tahun 2016 masih terbilang minim.
Lebih parahnya lagi, banyak SKPD memprioritaskan serapan anggaran APBN seperti pengakuan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw.
“Serapan APBD mereka segitunya aja, temuan saya ternyata mereka lebih banyak konsentrasi ke tugas pebantuan APBN yang tidak termonitor,” jelas Steven Kandouw kepada wartawan di kantor gubernur, Rabu (27/4/2016) siang.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini tak bisa menyembunyikan kemarahannya ketika mengetahui banyak SKPD belum memasukkan laporan kegiatan dari APBN.
Bahkan SKPD-SKPD tersebut terkesan sengaja menyembunyikan kegiatan-kegiatan APBN.
Kandouw yang ditugaskan melaksanakan fungsi pengawasan oleh Gubernur Olly Dondokambey berjanji akan melakukan evaluasi.
“Ada 15 SKPD yang belum memasukkan laporan dana APBN yang ada pada mereka. Ini SKPD-SKPD brengsek, yang mau menyembunyikan kegiatan. Ternyata banyak SKPD 500 persen lebih besar APBN-nya daripada APBD, ngoni cari tahu sandiri SKPD-SKPD mana yang menyembunyikan kegiatan yang nilainya 400 persen lebih banyak dari APBD yang diplot pemerintah,” terang Kandouw. (jerrypalohoon)
Baca juga:
