Bitung, BeritaManado.com – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) 2023 yang diperuntukkan bagi puluhan warga terdampak musibah kebakaran Pasar Tua Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa dikeluhakan.
Warga menilai program dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) realisasinya tidak sesuai dengan sosialiasasi dari Pemerintah Kota Bitung.
Keluhan itu disampaikan warga di reses anggota DPRD Kota Bitung, Ramlan Ifran di Kompleks Pasar Tua Lingkungan IV Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa, Selasa (5/12/2023).
“Program Kotaku ini sosialisasinya tidak nyambung dengan relisasi di lapangan. Disosialisasikan ayam tapi realisasinya bebek,” kata salah satu warga, Saripudin Musa.
Saripudin mengatakan, Program Kotaku tujuannya sangat baik dan warga sangat mendukung. Namun sayangnya, baik lokasi yang dipilih yakni wilayah Kelurahan Pinokalan dan bangunan yang diperuntukkan bagi warga jauh dari kata layak.
“Ibaratnya kalau kami di Pasar Tua masuk ketegori miskin, saat dipindahakan ke lokasi relokasi maka satusnya bertambah menjadi Fakir Miskin karena kondisinya memang tidak layak,” katanya.
Dari segi bangunan, kata dia, hanya 40% unit rumah yang layak huni dan pihaknya sudah mengecek satu per satu unit rumah yang diperuntukkan bagi warga terdampak kebakaran. Belum lagi lokasi pemukiman yang menurutnya rentan bencana longsor.
“Ada juga warga yang menjadi terdampak sampai saat ini belum kebagian. Lebi baik, pemukiman yang di Pasar Tua yang direnovasi daripada direlokasi ke lokasi tidak layak huni,” katanya.
Menanggapi apa yang disampaikan warga itu, Ramlan menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut soal Program Kotaku yang diperuntukkan bagi warga terdampak kebakaran Pasar Tua.
“Ini bakal menjadi PR bagi saya dan akan menindaklanjuti dengan perangkat daerah terkait untuk mencari jalan keluarnya,” kata Ramlan.
Ramlan menyatakan, salah satu fungsi Reses digelar adalah mendengar langsung apa yang dirasakan atau dibutuhkan masyarakat terkait program pemerintah, termasuk Program Kotaku yang dikeluhkan.
Juga kata Ketua Komisi III DPRD Kota Bitung ini, Reses juga menjadi ajang menguji apakah program-program pemerintah sampai ke tengah masyarakat atau tidak.
“Kalau kami bertemu langsung dengan masyarakat seperti ini kan terungkap mana program yang tidak berjalan bagus dan mana yang bagus,” katanya.
Selain keluhan Program Kotaku, warga juga menyampaikan soal bantuan-bantuan sosial seperti PKH yang dinilai tidak merata. Warga menyampaikan jika ada warga yang layak mendapat bantuan tapi tidak masuk dalam program itu, begitupun sebaliknya.
“Kalau memang ada data warga yang dinilai layak tapi belum masuk PKH, berikan datanya. Saya akan cek apa kriteria sehingga tidak masuk sebagai penerima,” katanya.
(abinenobm)