Manado – Rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2012, Rabu (10/4) dipimpin Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang STh.
Dijelaskan Meiva Lintang pada sambutan pembukaan rapat paripurna, penyampaian penjelasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah adalah berkaitan dengan tanggungjawab moral gubernur Sulawesi Utara terhadap masyarakat.
“Dimana masyarakat perlu mengetahui dan mendapat informasi langsung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepala daerah selang tahun 2012. Sehubungan dengan itu bahwa rapat paripurna DPRD yang terhormat ini untuk memenuhi ketentuan perundangan-undangan pasal 27 ayat 2, undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD, serta PP nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujar Lintang.
Sementara Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang menjelaskan 5 hal pokok yang merupakan intisari dari materi LKPJ tahun 2012, yaitu, kebijakan umum pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, pengelolahan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah sebagaimana amanat pasal 18 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007.
Pada penyelenggaraan urusan desentralisasi, pelaksanaan urusan wajib, Gubernur melaporkan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, urusan sosial, kearsipan, kelautan, pariwisata dan lain-lain.
Untuk urusan Kesehatan misalnya, dilaporkan capaian usia harapan hidup warga Sulut pada tahun 2012 rata-rata mencapai 72,33 tahun. Disamping itu perbaikan derajat kesehatan dapat juga dilihat dari angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). “Untuk dua hal tersebut selama tahun 2012 dikategorikan berhasil, karena terjadi penurunan kasus kematian ibu melahirkan dari 59 kasus turun menjadi 48 kasus,” tutur Sarundajang.
Sementara untuk urusan Lingkungan Hidup, menurut Gubernur, menunjukkan peningkatan peran masyarakat melalui penilaian Kota Adipura, mengacu pada penilaian tahun 2012, Kota Bitung, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu berhasil menerima penghargaan Adipura dan penghargaan program peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolahan lingkungan.
Dalam urusan Ketahanan Pangan, tambah Gubernur, upaya untuk menjamin ketersediaan pangan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan lumbung pangan/cadangan pangan antara lain, pengadaan bahan pangan sebagai cadangan pangan masyarakat melalui pengisian beras di 45 lumbung pangan dengan total 112,5 ton, cadangan pangan masyarakat 22 gapoktan dengan total 30 ton cadangan pangan di wilayah kepulauan/perbatasan 3 lumbung desa dengan total 18,2 ton serta cadangan pangan pemerintah daerah bekerjasama dengan bulog divre Suluttenggo sebanyak 13,3 ton, sehingga total cadangan pangan sebanyak 174 ton.
“Berdasarkan neraca bahan makanan (NBM), ketersediaan energi penduduk Sulawesi Utara tahun 2011 sebesar 4.410 KKAL/Kapita/Hari dan ketersediaan protein sebesar 114,99 Gram/Kapita/Hari, serta tahun 2012 sebesar 4.644 KKAL/Kapita/Hari dan ketersediaan protein sebesar 119,54 Gram/Kapita/Hari. Angka ketersediaan energi dan protein ini sudah melebihi anjuran Widya Karya Pangan dan gizi tahun 2004 yaitu energi 2.200 KKAL/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Kapita/Hari. Dengan demikian Sulawesi Utara sudah Swasembada Pangan!” Tutur Sarundajang.
Diakhir rapat paripurna, Benny Rhamdani mewakili 10 anggota DPRD Sulut dapil Bolmong Raya menyerahkan proposal pemekaran Kabupaten Bolmong induk bagian tengah menjadi Kabupaten Bolmong Tengah kepada Ketua DPRD Sulut Meiva Lintang. Rapat paripurna ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut Sus Sualang-Pangemanan, Joudie Watung dan Arthur Kotambunan. Turut hadir Sekprov Siswa Rachmat Mokodongan, jajaran SKPD, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD), tokoh agama dan tokoh masyarakat. (Jerry)
