Amurang—Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan kembali di demo ribuan warga Minsel. Bahkan, demo kali ini berbeda jumlah dari demo tiga bulan lalu. Kalau demo sebelumnya, hanya berkisar 100-an orang. Tapi, demo Kamis (20/9) pukul 12.00 Wita, sekitar 2000-an orang. Pendemo datang dari keterwakilan 17 kecamatan.
Menariknya, tuntutan pendemo yang dipimpin Korlap Drs Arie Pasla Cs benar-benar menunjukkan bahwa Pemkab Minsel sudah hancur dari kepercayaan rakyat. ‘’Kami melakukan ini, karena terpanggil dan merasa bahwa Minsel sudah hancur. Kenapa kami sampaikan seperti itu, lantaran bupati Tetty Paruntu hanya mau menang sendiri. Kalau juga ada, karena bupati hanya banyak dengar orang-orang dekatnya,’’ kata Pasla dengan nada keras.
Sebelumnya, pendemo diterima Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Danny Rindengan, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Drs Alex Slat, Kabag Kesra Brando Tampemawa, SH MH dan Kepala Sat Pol PP Drs Nofriet Ransulangi. Bahkan, para pendemo sebelumnya tak diberi kesempatan untuk masuk ke Kantor Bupati Minsel.
‘’Kantor ini adalah rumah rakyat. Ingat, apabila ada yang melarang kami masuk, maka kami akan laporkan sampai ketingkat atas. Sebab, kantor ini dibangun dengan susah payah oleh uang rakyat. Jadi, jangan seenak-enak kalian (pejabat, red) lantas tak mau memberi kami ruang didalam,’’ kata Pasla dengan suara keras.
Lantaran pintu dipalang oleh Sat Pol PP dan Polres Minsel, maka mereka pun langsung masuk dengan cara melompat dari pagar. Yang akhirnya, pintu pun langsung dibuka, hingga akhirnya masa berjubel di Gedung Waleta.
Setiba di Gedung Waleta, sejumlah petugas Sat Pol PP melakukan anarkis dan langsung menghantam beberapa pendemo dengan tongkat yang dibawah. Akibatnya, ada beberapa warga (pendemo) yang merasa kesakitan.
‘’Ini sudah anarkis, dan yang lebih dulu anarkis adalah Sat Pol PP. Catat, kalau juga kami anarkis itu lantaran kami membalas. Apabila, kami marah karena kami juga sudah lebih dulu kena pululan. Sekali lagi, jangan membuat kami marah. Padahal, kami melakukan demo damai sesuai UU yang berlaku,’’ tukas Treiny Rungkat, pendemo lainnya.
Kata Pasla dan Rungkat, bahwa wakil bupati Sonny Frans Tandayu harus hadir disini. Dan tabuk kepemimpinan Minsel harus diserahkan kepada wabup Minsel. ‘’Semua kebijakan bupati harus diteruskan kepada wakil. Bukan kepada Sekda Drs MC Kairupan. Sekali lagi, kami akan kembali lebih banyak dalam dekat ini, apabila hal diatas tidak diberikan kewenangan kepada wakil bupati,’’ ungkap mereka dengan suara keras pula. (and)
