Manado, BeritaManado.com — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara Edwin Silangen yang diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Gammy Kawatu membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut, Jumat (9/4/2021).
Gammy Kawatu Kawatu mengatakan, sejak ditetapkan Sistem Pengelolaan Pangaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) telah menjadikan masyarakat semakin dekat berinteraksi dengan pemerintah.
“SP4N-LAPOR dengan prinsip mudah dan terpadu sangat membantu proses pelaporan masyarakat, dalam penyampaian aspirasi, pengaduan dan permintaan informasi terkait pelayanan publik,” katanya.
Sebagaimana kita ketahui, selain dapat mengirim pengaduan melalui situs lapor.go.id, masyarakat bisa melaporkan masalah
terkait pelayanan publik melalui aplikasi LAPOR yang sudah tersedia di Google Play ataupun App Store.
Selain itu, publik bisa mengirimkan pengaduan dengan mengirim SMS atau akun twitter.
Pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sulut sudah menjadikan LAPOR sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis di daerah.
Dengan SP4N-LAPOR Pemerintah Daerah bisa mengajak masyarakat berpartisipasi dan ikut membantu pemerintah, ikut mengawasi pembangunan bahkan dalam membawa pelayanan publik ke arah yang lebih baik.
Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi LAPOR masih perlu dioptimalkan.
“Karena itulah kegiatan ini saya katakan bernilai penting dan strategis untuk mempedomani SP4N secara utuh, untuk menindaklanjuti penyelesaian pengaduan, dan membuat prosesnya berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
“Mari terus kita jalin sinergitas yang positif, kita tunaikan kewajiban kita sebagai pelayan publik, kita jaring dan saring kebutuhan masyarakat, kita penuhi hak masyarakat, sambil terus melakukan evaluasi demi peningkatan kualitas pelayanan dan kemajuan bersama,” lanjutnya.
(***/Alfrits Semen)