Manado – Pihak sekretariat DPRD nampaknya tidak serius terkait imbauan dari pemerintah propinsi bahkan penegasan dari pemerintah pusat soal kendaraan dinas milik pemerintah wajib menggunakan BBM non subsidi dengan cara menempel stiker disetiap kendaraan dinas. Pasalnya, 21 kendaraan dinas yang dikelola sekretariat DPRD hingga saat ini belum ada stiker penggunaan BBM non subsidi.
Saat dikonfirmasi, Kabag umum sekretariat DPRD, Drs Lucky Sondakh MSi mengatakan stiker-stiker BBM non subisi kehabisan. “Kami sudah minta ke pihak biro umum di sekretariat propinsi namun rupanya kehabisan stiker BBM non subsidi,” elak Sondakh.
Padahal sebelumnya, Sondakh menegaskan dan berjanji 21 kendaraan dinas di Sekretariat DPRD akan segera di stempel penggunaan BBM non subsidi. Dari 21 kendaraan dinas sek-retariat DPRD ada yang digunakan oleh ketua-ketua komisi dan fraksi ada juga bagi sekretaris DPRD dan kendaraan minibus lainnya. (oke)
Manado – Pihak sekretariat DPRD nampaknya tidak serius terkait imbauan dari pemerintah propinsi bahkan penegasan dari pemerintah pusat soal kendaraan dinas milik pemerintah wajib menggunakan BBM non subsidi dengan cara menempel stiker disetiap kendaraan dinas. Pasalnya, 21 kendaraan dinas yang dikelola sekretariat DPRD hingga saat ini belum ada stiker penggunaan BBM non subsidi.
Saat dikonfirmasi, Kabag umum sekretariat DPRD, Drs Lucky Sondakh MSi mengatakan stiker-stiker BBM non subisi kehabisan. “Kami sudah minta ke pihak biro umum di sekretariat propinsi namun rupanya kehabisan stiker BBM non subsidi,” elak Sondakh.
Padahal sebelumnya, Sondakh menegaskan dan berjanji 21 kendaraan dinas di Sekretariat DPRD akan segera di stempel penggunaan BBM non subsidi. Dari 21 kendaraan dinas sek-retariat DPRD ada yang digunakan oleh ketua-ketua komisi dan fraksi ada juga bagi sekretaris DPRD dan kendaraan minibus lainnya. (oke)