Manado – Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum diminta membatal pelantikan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Demokrat Talaud yang dilaksanakan pertengahan Maret lalu. Musda yang digelar di Aula Sekinah Melonguane ini, berhasil milih Alex Riung secara aklamasi. Hanya saja, Muscab dinilai inkonstitusional karena menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Terungkap dari 19 Pengurus Anak Cabang (PAC) PD se Talaud, 15 PAC yang berhak memilih ternyata diangkat hanya melalui SK DPC PD Talaud saja. Padahal sesuai ketentuan partai, pihak yang berwenang mengeluarkan SK PAC adalah pengurus satu tingkat diatasnya, yakni DPD Partai Demokrat Sulut.
Hal itu terungkap saat konferensi pers Ketua PAC PD Kecamatan Moronge, Boas Presly Jonas Bee dengan sejumlah wartawan di Kharisma Resto Kalasey, Jumat (25/05). Presly mengaku dia sudah dipecat, tetap masih mengklaim kepengurusannya sah karena dirinya dipecat tanpa alasan jelas. Tiba-tiba saja dipecat kemudian diganti dengan orang lain.
“Saya tiba-tiba dipecat dan diganti orang lain, kemudian SK yang dipakai mengganti kepengurusan saya hanya SK DPC PD Talaud saja. Jadi saya masih sah selaku Ketua PAC PD Moronge,” papar Presly, bahwa sesuai ketentuan SK PAC adalah kewenangan DPD PD Sulut. Selain itu, Muscab juga tak mengakomodir hak memilik DPD PD Sulut yang saat itu dihadiri Joudy Watung, Jhon Dumais, Edwin Lonto.
Olehnya, dia berharap Ketua Umum PD Anas Urbaningrum tak mengesahkan kepengurusan Alex Riung dan menerbitkan merekomendasi Muscab PD Talaud untuk diulang. Tokoh muda Talaud ini menilai, sikap DPC Talaud yang menerbitkan SK kepada 15 PAC yang baru sebuah tindakan yang melanggar DPD PD Sulut yang diketuai Vicky GS Lumentut.
Kisruh Muscab PD Talaud yang terkesan tak demokratis, penilaian Pendiri PD Hengky Luntungan, merupakan tindakan memalukan yang tidak seharusnya terjadi di tubuh PD. “Ini memalukan dan seharusnya tidak perlu terjadi. Dan kami meminta pak Anas sebaiknya menganulir hasil Muscab PD Talaud, kemudian segera merekomendasi Muscab ulang,” tandas Luntungan. Dikatakan, PD mutlak harus mengutamakan asas demokrasi bukan mengedepankan cara-cara main ancam segala.
Luntungan juga mengaku, pihaknya mendengar jika sejumlah kader PD Talaud sempat diancam pemecatan dari keanggotaan oleh oknum tertentu di tubuh PD Talaud. “Ini catat!! Tidak ada yang dapat memecat anggota Partai Demokrat termasuk petinggi partai di Talaud. Kalau jabatan di partai boleh dipecat, atau mereka mundur diri, atau meninggal,” jelas Luntungan.(dan)
