“Toka Sebut Ide Brilian”
MANADO – Kepala Biro Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, Drs Roy Marhaen Tumiwa MPd saat rapat koordinasi dan program dalam rangka membahasa APBD-P Provinsi di Komisi I DPRD Sulut menguraikan beberapa program BKD Pemprov, diantaranya, sistem kearsipan pegawai serta visi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
“Kami membutuhkan sistem administrasi termasuk lemari arsip yang memadai untuk kenyamanan penyimpanan file,” tutur Tumiwa.
Ditambahkannya, BKD sedang melakukan persamaan visi pelayanan kepada masyarakat melalui norma dan standart aturan kepegawaian PNS membawa satu misi sebagai perekat NKRI.
“Selama ini berkembang pemahaman promordial di kalangan PNS, seperti sebutan PNS daerah. Kemudian PNS tidak hanya dituntut bekerja saja, namun terutama harus menjunjung satu visi perekat NKRI,” ujar Tumiwa.
Beberapa hal yang disampaikan Tumiwa mendapat apresiasi positif dari Komisi I, salah-satunya dari Tonny Kaunang yang mengatakan, program komputerisasi di BKD mendesak dilakukan termasuk untuk mempermudah pengurusan kenaikaan pangkat.
“Beberapa hal yang disampaikan kepala BKD, termasuk komputerisasi adalah ide yang brilian. Ide ini harus didukung anggaran yang cukup. Termasuk bagi PNS yang akan melakukan pengurusan kenaikan pangkat akan sangat membantu mereka,” tukas legislator Partai Golkar ini. (jry)
“Toka Sebut Ide Brilian”
MANADO – Kepala Biro Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, Drs Roy Marhaen Tumiwa MPd saat rapat koordinasi dan program dalam rangka membahasa APBD-P Provinsi di Komisi I DPRD Sulut menguraikan beberapa program BKD Pemprov, diantaranya, sistem kearsipan pegawai serta visi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
“Kami membutuhkan sistem administrasi termasuk lemari arsip yang memadai untuk kenyamanan penyimpanan file,” tutur Tumiwa.
Ditambahkannya, BKD sedang melakukan persamaan visi pelayanan kepada masyarakat melalui norma dan standart aturan kepegawaian PNS membawa satu misi sebagai perekat NKRI.
“Selama ini berkembang pemahaman promordial di kalangan PNS, seperti sebutan PNS daerah. Kemudian PNS tidak hanya dituntut bekerja saja, namun terutama harus menjunjung satu visi perekat NKRI,” ujar Tumiwa.
Beberapa hal yang disampaikan Tumiwa mendapat apresiasi positif dari Komisi I, salah-satunya dari Tonny Kaunang yang mengatakan, program komputerisasi di BKD mendesak dilakukan termasuk untuk mempermudah pengurusan kenaikaan pangkat.
“Beberapa hal yang disampaikan kepala BKD, termasuk komputerisasi adalah ide yang brilian. Ide ini harus didukung anggaran yang cukup. Termasuk bagi PNS yang akan melakukan pengurusan kenaikan pangkat akan sangat membantu mereka,” tukas legislator Partai Golkar ini. (jry)