Manado – Adanya sejumlah elemen masyarakat yang menuntut pemekaran daerah kabupaten/kota serta provinsi di Sulawesi Utara ditanggapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Melalui Sekretaris Daerah Ir Siswa Rachmad Mokodongan, menyatakan pemprov tidak pernah menghambat adanya keinginan sejumlah daerah untuk melakukan hal itu, hanya saja dia menegaskan setiap daerah tersebut harus mempersipkan secara matang untuk pemekaran.
“Kalau itu memang aspirasi dari masyarakat, ya kita tampung. Kita menunggu nanti moratorium itu dicabut atau dia memenuhi sesuai peraturan pemerintah. Nah, selama inikan kalau mau pemekaran dibeberapa daerah dari pengalaman yang ada menyatakan, ini calon kantor gubernur, ini calon kantor Bupati, ini calon kantor ini kantor itu, padahal hanya sewa-sewa rumah, begitu dimekarkan menyatakan kami ini masih bayi, perlu ini, perlu itu (banyak alasan). Hal-hal seperti itu yang nanti kita akan hindari, kalau memang betul-betul siap, yah siapkanlah,” ujar Mokodongan.
Hal ini ditegaskan mantan Kepala Dinas Kehutanan Sulut terkait sejumlah daerah yang sudah mewacanakan adanya pemekaran daerah seperti Provinsi Bolaang Mongondow, Kota Langowan dan sejumlah daerah di Kabupaten Kepulauan. Saat ini pemerintah pusat melelui Kementerian Dalam Negeri telah memberlakukan moratorium atau menghentikan sementara pemekaran daerah dan ini berlaku hingga akhir 2012. (Jrp)
Dalam persiapan Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow perlu bantuan konsultan yang akan mempersiapkan Draft Provinsi, sehingga plus dan minus persiapan provinsi lebih mudah diketahui. Bolaang Mongondow perlu mempersiapkan checklist tentang persiapan-persiapan terutama potensi yang sudah terukur dan potensi yang belum terukur.