Manado, BeritaManado.com — Aksi Mahasiswa Papuan yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyampaikan Tuntutannya di depan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut.
Aksi yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut Victor Mailangkay, dan Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan serta Anggota DPRD Hilman Idrus tersebut berlangsung aman dan terkendali dengan pengawalan petugas Kepolisian.
Pengurus KNPB David Faluk mengatakan, tuntutan yang disampaikan melalui aksi damai tersebut diharapkan dapat di tindak lanjuti oleh DPRD Provinsi Sulut agar tidak ada lagi demo-demo selanjutnya.
“12 poin tuntutan kami ini diharapkan mendapat perhatian untuk di tindak lanjuti ke pemerintah pusat, dan kami akan memonitornya sebab, jika tidak kami akan terus melakukan aksi demo yang lebih besar lagi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat papua,” tegas David Senin, (6/3/2023) kepada BeritaManado.com di depan kantor DPRD Sulut.
Beeikut 12 Poin tuntutan aksi KNPB:
- Mendorong agar segwra diusut tuntas atas kericuhan akibat penembakan yang menewaskan 10 warga sipil di Wamena.
- Mendorong agar dibentuk tim investigasi imdependen yang serius dan transparan dalam mengawali dan menangani kasus ini
- Segera usut tuntas dan pecat anggota Polri yang melakukan penembakan salah satu warga sipil di Dogiai pada tanggal 21 Januari 2023
- Kesepakatan pembayaran/denda adat yang dilakukan pleh pihak keamanan (TNI/Polri) kepada keluarga korban tidak boleh menggugurkan proses hukum
- Kami menyatakan dengan tegas, pembayaran penembakan nyawa manusia pada tanggal 28 di Wamena itu tidak sesuai hukum adat masyarakat wilayah Lapago hanya membayar fersi elite politik lokal dan fersi pemerintah setempat karena nyawa manusia tidak bisa diganti dengan nilai Rupiah.
- Jami meminta pihak korban dan pelaku melakukan kesepakatan seperti tanda bukti, tanda tangan dan materai 10
- Meminta aparat keamanan dan (TNI/Polri) menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghibau agar segera evaluasi kinerja aparat keamanan di tanah Papua.
- Kami menegaskan kepada PJ Gubernur pegunungan tengah bapak Nikolaus Kondomo stop nyawa manusia diganti dengan uang.
- Kami menyatakan dengan tegas kepada bupati Jayawijaya Jhon Richard banua stop mengambil alih tanah adat masyarakat di Wamena.
- Meminta agar pemerintah Republik Indonesia segera tarik kembali militer organik dan non organik dari teritori west Papua.
- Negara Indonesia segera membuka ruang dialog untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di atas teritori west Papua.
- Negara Indonesia segera membuka akses Jurnalis internasional agar menginvestigasi pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua.
(Erdysep Dirangga)