Manado – Keputusan Mendagri menghapus sekitar 600 paket hasil reses anggota DPRD Sulut dengan anggaran Rp100 milliar disesalkan anggota DPRD. Anggota Komisi 3 Juddy Moniaga menilai penghapusan tersebut tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip membangun daerah.
“Aneh juga jika Mendagri melarang dana APBD Provinsi masuk kabupaten dan kota. Logikanya APBN juga jangan masuk ke desa-desa. Perbanyak saja DAK untuk kabupaten dan kota,” ujar Moniaga, Rabu (8/1/2014).
Apalagi tambah calon Gerindra untuk dewan provinsi dapil Minsel/Mitra ini, pihaknya telah menyampaikan RKA kepada pemerintah-pemerintah desa pada reses akhir Desember 2013 lalu.
“Kami tidak punya muka lagi jika turun ke daerah nanti. Rakyat akan menilai kami pembohong. Niat kami untuk membangun daerah begitu besar melalui APBD provinsi, tapi pemerintah pusat berkata lain,” tukasnya.
Diketahui, hasil evaluasi APBD 2014 yang diterima Dewan Provinsi melalui Pemprov Sulut akhir Desember lalu, Mendagri mencoret anggaran untuk proyek akses perkebunan, revitalisasi infrastruktur pertanian dan revitalisasi jalan desa. Mendagri menilai proyek-proyek tersebut bukan kewenangan pemerintah provinsi. (Jerry)
Manado – Keputusan Mendagri menghapus sekitar 600 paket hasil reses anggota DPRD Sulut dengan anggaran Rp100 milliar disesalkan anggota DPRD. Anggota Komisi 3 Juddy Moniaga menilai penghapusan tersebut tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip membangun daerah.
“Aneh juga jika Mendagri melarang dana APBD Provinsi masuk kabupaten dan kota. Logikanya APBN juga jangan masuk ke desa-desa. Perbanyak saja DAK untuk kabupaten dan kota,” ujar Moniaga, Rabu (8/1/2014).
Apalagi tambah calon Gerindra untuk dewan provinsi dapil Minsel/Mitra ini, pihaknya telah menyampaikan RKA kepada pemerintah-pemerintah desa pada reses akhir Desember 2013 lalu.
“Kami tidak punya muka lagi jika turun ke daerah nanti. Rakyat akan menilai kami pembohong. Niat kami untuk membangun daerah begitu besar melalui APBD provinsi, tapi pemerintah pusat berkata lain,” tukasnya.
Diketahui, hasil evaluasi APBD 2014 yang diterima Dewan Provinsi melalui Pemprov Sulut akhir Desember lalu, Mendagri mencoret anggaran untuk proyek akses perkebunan, revitalisasi infrastruktur pertanian dan revitalisasi jalan desa. Mendagri menilai proyek-proyek tersebut bukan kewenangan pemerintah provinsi. (Jerry)