Oleh
Novianto Topit*
Judul yang saya tuliskan di atas, merupakan niatan saya untuk mendorong terjadinya perubahan di tubuh pemerintahan Kota Bitung, sekaligus menjadi alasan saya untuk mendukung dan merekomendasikan Maurits Mantiri-Hengky Honandar (MM-HH) untuk dipilih masyarakat, agar selanjutnya memimpin pejabat pemerintahan dalam memberikan pelayananan kepada masyarakat, dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab.
Dalam Pemilihan Calon Legislatif (DPR RI/Provinsi/Daerah) kita bisa memperhatikan bagaimana kanibalisme politik itu terjadi.
Sistem Pemilu Legislatif memberikan ruang kompetisi yang sangat terbuka bagi para Caleg.
Seorang Caleg tidak hanya berkompetisi dengan Caleg yang berlainan Parpol, akan tetapi dengan Caleg yang satu Parpol-pun akan sangat terasa kompetisinya.
Persaingan dengan cara sikut, menyikut antar Caleg dalam satu Parpol itulah yang kita maknai dengan kanibalisme politik. Kita bisa saja beranggapan bahwa itu adalah hal yang lazim terjadi dalam sistem pemilihan terbuka.
Yang paling riskan, hal semacam ini terjadi dalam periode aktif pemerintahan Kota Bitung kali ini. Kita bisa melihat bagaimana Walikota Bitung hampir menihilkan peran dari Wakil Wali Kota Bitung dalam tubuh pemerintahan.
Kita bisa melihat bagaimana partai pengusung, yang awalnya berkoalisi membangun Kota Bitung bersama, harus ada satu yang terhianati dalam pembagian jabatan.
Katakanlah, THL di ambil alih, Dewan Pengawas PDAM di ambil alih, penempatan posisi pejabat pemerintahan di ambil alih. Dan anehnya ini terjadi disaat Pilkwako sudah semakin dekat. Ada apa dengan hal ini?
Saya menganggap bahwa ini adalah kanibalisme politik untuk mempertahankan kekuasaan. Karena, seakan – akan peran Wakil Walikota sudah didistorsi sebelum habis masa jabatan sebagai Wakil Walikota.
Hipotesis saya, hal ini terjadi karena partai pengusung Bakal Calon pada Pilwako lalu berasal dari dua Parpol yang berbeda.
Sehingga, ketika terjadi gesekan politik antara kedua Parpol, maka Walikota yang berasal dari Parpol pengusung yang berbeda, melakukan rotasi pejabat pemerintahan, atau posisi lainnya tanpa memperhatikan pandangan dari Wakil Walikota yang berasal dari Parpol pengusung lainnya.
Saya sangat sepakat dengan sikap PDIP Kota Bitung yang mengambil Paslon Walikota dan Calon Wakil Walikota dari satu partai yang sama, yakni dari PDIP sendiri.
Sekilas masyarakat mungkin akan dipengaruhi dengan anggapan bahwa PDIP akan mengambil alih penuh kekuasaan, tanpa terjelaskan bahwa siapa hari ini yang mengambil alih kekuasaan.
Oleh karenanya, harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.
Pertama, jika Walikota dan Wakil Walikota berasal dari satu Parpol yang sama, maka sangat kecil kemungkinan terjadinya konflik penyusunan jabatan di pemerintahan, karena Walikota dan Wakil Walikota akan seiring searah dalam memperhatikan kepentingan rakyat.
Kedua, Jika pemerintahan dilaksanakan oleh satu Parpol saja, maka dapat dipastikan bahwa Parpol oposisi akan lebih banyak daripada Parpol yang berafiliasi dengan pemerintah, maka sistem checks and balances (sistem pengawasan dan keseimbangan) dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemeritah Kota Bitung, dan DPRD Kota Bitung.
Saya kira, inisiatif PDI Perjuangan mengusung pasangan Maurits Mantiri dan Hengky Honandar yang berasal dari satu partai yang sama, merupakan hasil dari evaluasi dari Pemerintahan sebelumnya.
