Manado, BeritaManado.com — Satu diantara permasalahan utama pemerintahan daerah adalah terjadinya konflik kepala daerah dan pasangannya.
Kondisi itu juga berlaku di tingkat kabupaten/kota di Sulut.
Jika tidak dicegah maka akan menganggu tata kelola pemerintahan di daerah.
Hal ini disampaikan Dosen FISIP Unsrat, Ferry Daud Liando, usai menjadi pembicara pada Rapat Kerja PDIP Sulut, Jumat (1/12/2023) di Hotel Yama Tondano.
Kegiatan itu di hadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen serta bupati/walikota dan anggota-anggota DPRD Sulut, DPRD kabupaten/kota dari kader PDIP.
Bagi Ferry Liando, jika konflik kepala daerah dan pasangannnya tidak dikendalikan, maka kelancaran tugas-tugas pemerintahan akan terganggu.
Menurutnya, birokrasi akan terpolarisasi pada dua komando karena loyalitasnya terpisah pada dua pimpinan.
Efek buruknya, lanjut Ferry, adalah pelayanan publik terhadap masyarakat terganggu.
“Undang-undang memang tidak secara tegas mengatur pembagian kewenangan pada dua posisi tersebut, bahkan tidak ada sanksi jika kewenangan itu melampaui atau tidak di jalankan. Namun secara etis tidaklah elok jika kepala daerah terlalu dominan menjalankan kekuasaan tanpa mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada wakilnya,” tegas Ferry.
Disisi lain, kata Ferry, tidak juga etis jika wakil kepala daerah akan bertindak seperti kepala daerah, apalagi menuntut kewenangan yang setara dalam menjalankan kekuasaan.
Ferry pun mengajak para wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati yang hadir untuk belajar dari gaya kepemimpinan Gubernur Olly dan Wakil Gubernur Steven yang tetap solid dalam menjalankan pemerintahan.
“Kedua sosok ini (Olly-Steven) memiliki gaya kepemimpinan unik. Sebab sudah hampir dua periode menjabat tidak pernah terinformasi ke publik tentang adanya konflik bagi keduanya,” ujar Ferry.
Ferry menegaskan, di Indonesia, tidak banyak pasangan gubernur dan wakilnya solid sampai periode berakhir.
Beberapa pilkada terjadi rivalitas antara incumbent dan wakilnya.
Ferry menuturkan, terdapat beberapa wakil kepala daerah melaporkan ke penegak hukum terkait adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Namun kondisi di Sulut agak berbeda.
Baik gubernur dan wakilnya saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain.
“Kondisi ini harusnya dapat dicontohi oleh bupati, walikota dan pasangannya masing-masing agar janji-janji politik saat kampanye pilkada dapat di wujudkan,” tandasnya.
(Alfrits Semen)
