Bitung—Keberangkatan delapan camat Kota Bitung ke Surabaya dan Pacitan kembali menuai sorotan. Pasalnya keberangkatan delapan camat bersama sejumlah pejabat Pemkot Bitung dengan tujuan studi banding masalah penuntasan kemiskinan diduga hanya untuk jalan-jalan.
“Saya nilai para camat dan sejumlah pejabat Pemkot Bitung ke Surabaya dan Pacitan hanya untuk jalan-jalan saja. Karena jelas yang berangkat tidak berkopeten dengan tujuan keberangkatan studi banding, yakni penuntasan kemiskinan,” kata salah satu personil LSM Lembeh Bersatu, Muzaqir Boven, Selasa (10/4).
Menurut Boven, yang harus berangkat melakukan studi banding kemiskinan harusnya instansi yang selama ini aktif melakukan penanggulangan kemiskinan. Seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda atau Badan Pemberdayaan Perempuan.
“Tapi kenyataanya malah camat yang berangkat, memangnya selama ini tiap kecamatan aktif menelorkan program-program kemiskinan di Kota Bitung. Setahu saya mereka itu hanya pelaksana program, bukan bengambil keputusan yang harus melakukan studi banding segala,” kata Boven.
Boven sendiri meminta agar Walikota dan wakil walikota bisa lebih selektif dalam memberikan ijin keluar daerah. Karena menurutnya, memberangkatnya kedelapan camat tanpa tujuan yang jelas sama saja dengan pemborosan anggaran.
“Coba jika anggaran perjalanan dinas kedelapan camat tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan kantor lurah atau sarana lain. Karena masih banyak fasilitas masyarakat yang membutuhkan topangan dana,” katanya.
Sementara itu, ditemuai ditempat terpisah, Kadis Kesehatan Kota Bitung, dr Vonny Dumingan mengaku tidak tahu menahu soal studi banding penuntasan kemiskinan yang diikuti delapan camat tersebut. Padahal menurutnya, berbicara masalah kemiskinan, pasti berkaitan dengan masalah kesehatan.
“Padahal kemiskinan dengan kesehatan itu sangat berkaitan erat, tapi saya hanya mendengar secara lisan soal studi banding tersebut dan kami memang tidak dilibatkan,” kata Dumingan.
Kaban Pemberdayaan Perempuan, dr Ellen Wusan sendiri mengaku tidak memiliki anggaran untuk mengikuti studi banding tersebut. Mengingat saat ini dirinya lebih lebih memprioritaskan staf yang akan ikut PIM IV.
“Ditambah lagi itu bukan undangan tapi hanya studi banding yang tidak melibatkan instansi terkait,” katanya.(en)
Bitung—Keberangkatan delapan camat Kota Bitung ke Surabaya dan Pacitan kembali menuai sorotan. Pasalnya keberangkatan delapan camat bersama sejumlah pejabat Pemkot Bitung dengan tujuan studi banding masalah penuntasan kemiskinan diduga hanya untuk jalan-jalan.
“Saya nilai para camat dan sejumlah pejabat Pemkot Bitung ke Surabaya dan Pacitan hanya untuk jalan-jalan saja. Karena jelas yang berangkat tidak berkopeten dengan tujuan keberangkatan studi banding, yakni penuntasan kemiskinan,” kata salah satu personil LSM Lembeh Bersatu, Muzaqir Boven, Selasa (10/4).
Menurut Boven, yang harus berangkat melakukan studi banding kemiskinan harusnya instansi yang selama ini aktif melakukan penanggulangan kemiskinan. Seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda atau Badan Pemberdayaan Perempuan.
“Tapi kenyataanya malah camat yang berangkat, memangnya selama ini tiap kecamatan aktif menelorkan program-program kemiskinan di Kota Bitung. Setahu saya mereka itu hanya pelaksana program, bukan bengambil keputusan yang harus melakukan studi banding segala,” kata Boven.
Boven sendiri meminta agar Walikota dan wakil walikota bisa lebih selektif dalam memberikan ijin keluar daerah. Karena menurutnya, memberangkatnya kedelapan camat tanpa tujuan yang jelas sama saja dengan pemborosan anggaran.
“Coba jika anggaran perjalanan dinas kedelapan camat tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan kantor lurah atau sarana lain. Karena masih banyak fasilitas masyarakat yang membutuhkan topangan dana,” katanya.
Sementara itu, ditemuai ditempat terpisah, Kadis Kesehatan Kota Bitung, dr Vonny Dumingan mengaku tidak tahu menahu soal studi banding penuntasan kemiskinan yang diikuti delapan camat tersebut. Padahal menurutnya, berbicara masalah kemiskinan, pasti berkaitan dengan masalah kesehatan.
“Padahal kemiskinan dengan kesehatan itu sangat berkaitan erat, tapi saya hanya mendengar secara lisan soal studi banding tersebut dan kami memang tidak dilibatkan,” kata Dumingan.
Kaban Pemberdayaan Perempuan, dr Ellen Wusan sendiri mengaku tidak memiliki anggaran untuk mengikuti studi banding tersebut. Mengingat saat ini dirinya lebih lebih memprioritaskan staf yang akan ikut PIM IV.
“Ditambah lagi itu bukan undangan tapi hanya studi banding yang tidak melibatkan instansi terkait,” katanya.(en)