Ternate – Kapolri Jendral Suratman menegaskan bahwa dirinya akan memberikan sanksi tegas jika ada personil Kepolisian yang terlibat perusahaan tambang. Sebagaimana dilansir dari website EnergiToday, Suratman menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak main-main untuk memberlakukan aturan bagi polisi yang ikut-ikutan bermain di bidang pertambangan.
Sikap tersebut dikatakan Suratman merupakan upaya bersih-bersih ke dalam demi mewujudkan citra Polri yang bersih, dengan tidak terlibat permainan pengamanan perusahaan tambang ilegal.
“Sekarang ini, keuntungan tambang itu dinikmati para preman. Preman itu ya anggota Polisi, TNI, PNS. Kalau ada Polri terlibat, risikonya dia harus bertanggung jawab secara hukum,” tegas mantan kepala Bareskrim itu.
Menanggapi sikap Kapolri tersebut, aktivis lingkungan hidup, Maria Taramen menyambut baik peryataan Kapolri itu. Dituturkan Taramen, sikap Kapolri menunjukkan ketegasan dan keberpihakan Kapolri terhadap lingkungan untuk tetap lestari.
Dan penyataan itu menjadi cambuk serta tanda warning bagi aparat kepolisian yang terlibat dengan perusahaan pertambangan.
“Saya menyambut dengan pikiran positif bahwa inilah yang sebenarnya kami tunggu-tunggu selama ini. Seorang Kapolri akan bersikap sebagai penegak hukum yang sebenarnya, walaupun di lapangan sudah menjadi rahasia umum jika polisi sendiri yang menjadi pemaini-pemain hit juga di masalah pertambangan,” kata Taramen.
Bahkan polisi khususnya Brimob yang nota bene bagian terelit di badan kepolisian kata dia, justru menjadi alat pengaman pengusaha tambang, tidak berdiri sebagai aparat semestinya. “Saya berharap seorang Kapolri yang sudah bersikap seperti ini harus di barengi dengan tindakan, khususnya menghukum polisi-polisi yang jelas-jelas terlibat menjadi mafia tambang. Di Sulut ada indikasi Kapolda terlibat. Beliau harus secepatnya di periksa dan kalo terbukti bersalah, silahkan di hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” pungkas Taramen. (leriandokambey)
Ternate – Kapolri Jendral Suratman menegaskan bahwa dirinya akan memberikan sanksi tegas jika ada personil Kepolisian yang terlibat perusahaan tambang. Sebagaimana dilansir dari website EnergiToday, Suratman menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak main-main untuk memberlakukan aturan bagi polisi yang ikut-ikutan bermain di bidang pertambangan.
Sikap tersebut dikatakan Suratman merupakan upaya bersih-bersih ke dalam demi mewujudkan citra Polri yang bersih, dengan tidak terlibat permainan pengamanan perusahaan tambang ilegal.
“Sekarang ini, keuntungan tambang itu dinikmati para preman. Preman itu ya anggota Polisi, TNI, PNS. Kalau ada Polri terlibat, risikonya dia harus bertanggung jawab secara hukum,” tegas mantan kepala Bareskrim itu.
Menanggapi sikap Kapolri tersebut, aktivis lingkungan hidup, Maria Taramen menyambut baik peryataan Kapolri itu. Dituturkan Taramen, sikap Kapolri menunjukkan ketegasan dan keberpihakan Kapolri terhadap lingkungan untuk tetap lestari.
Dan penyataan itu menjadi cambuk serta tanda warning bagi aparat kepolisian yang terlibat dengan perusahaan pertambangan.
“Saya menyambut dengan pikiran positif bahwa inilah yang sebenarnya kami tunggu-tunggu selama ini. Seorang Kapolri akan bersikap sebagai penegak hukum yang sebenarnya, walaupun di lapangan sudah menjadi rahasia umum jika polisi sendiri yang menjadi pemaini-pemain hit juga di masalah pertambangan,” kata Taramen.
Bahkan polisi khususnya Brimob yang nota bene bagian terelit di badan kepolisian kata dia, justru menjadi alat pengaman pengusaha tambang, tidak berdiri sebagai aparat semestinya. “Saya berharap seorang Kapolri yang sudah bersikap seperti ini harus di barengi dengan tindakan, khususnya menghukum polisi-polisi yang jelas-jelas terlibat menjadi mafia tambang. Di Sulut ada indikasi Kapolda terlibat. Beliau harus secepatnya di periksa dan kalo terbukti bersalah, silahkan di hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” pungkas Taramen. (leriandokambey)