RATAHAN – Jelang Musyawarah Daerah(Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Minahasa Tenggara, masih ada penggurs kecamatan (PK) yang tidak jelas alis KJ. Hal ini diungkapkan Sekretaris IMDI (Insan Muda Demokrat Indonesia), Donald Pakuku.
“Sebaiknya Musda ini ditunda dulu sebab masih ada penguna hak suara seperti pengurus kecamatan yang tidak jelas. Bagaimana kalau PK KNPI tersebut tidak ada SK sedangkan pendukung OKP(organisasi kepemudaan) yang tergabung dalam KNPI harus benar yang ditetapkan dengan dokumen,” tutur Pakuku, Senin (1/8) siang tadi.
Ditambahkannya, Stering Comite (SC) juga harus dapat menjalankan aturan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2009 tentang batas umur yang sudah ditentukan. (har)
