Bitung – Kebijakan Pemkot untuk melakukan penataan atau pengurangan tenega honorer di tiap SKPD harus profesional dan benar-benar sesuai kebutuhan. Jangan hanya karen faktor kedekatan dan famili sehingga honorer yang berprestasi menjadi korban, hal ini dikatakan LSM Pasela, Samsi Hima beberapa waktu lalu.
“Kepala SKPD harus benar-benar mengajukan jumlah tenaga honorer sesuai potensi dan kebutuhan, bukan karena kolusi dan nepotisme,” kata Hima.
Hima mengatakan, sudah menjadi rahasia umum jika sebagian tenaga honorer yang direkrut sejumlah kepala SKPD didasarkan faktor kedeakatan. Kerena sangat sulit bagi para tenaga honorer yang tidak memiliki koneksi untuk diterima di suatu SKPD.
“Jadi kami minta agar tenaga honorer yang diusulkan untuk dikurangi benar-benar sesuai kinerja dan kebutuhan,” katanya.
Sementara itu, menurut Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKDPP), ada ribuan tenaga honorer tersebar di tiap SKPD dengan anggaran Rp14 miliar. “Penataan sangat perlu guna memaksimalkan kinerja atau tugas yang sesungguhnya adalah beban PNS,” kata Kaban BKDPP, Ferdinand Tangkudung.
Menurutnya, penataan tenaga honorer ini sudah harus dilaksanakan tiap SKPD agar pihaknya bisa mengetahui berapa honorer yang dibutuhkan. “Minggu ini sudah harus rampung agar kita bisa mengetahui berapa tenaga honorer yang dibutuhkan tiap SKPD,” katanya.(enk)
Bitung – Kebijakan Pemkot untuk melakukan penataan atau pengurangan tenega honorer di tiap SKPD harus profesional dan benar-benar sesuai kebutuhan. Jangan hanya karen faktor kedekatan dan famili sehingga honorer yang berprestasi menjadi korban, hal ini dikatakan LSM Pasela, Samsi Hima beberapa waktu lalu.
“Kepala SKPD harus benar-benar mengajukan jumlah tenaga honorer sesuai potensi dan kebutuhan, bukan karena kolusi dan nepotisme,” kata Hima.
Hima mengatakan, sudah menjadi rahasia umum jika sebagian tenaga honorer yang direkrut sejumlah kepala SKPD didasarkan faktor kedeakatan. Kerena sangat sulit bagi para tenaga honorer yang tidak memiliki koneksi untuk diterima di suatu SKPD.
“Jadi kami minta agar tenaga honorer yang diusulkan untuk dikurangi benar-benar sesuai kinerja dan kebutuhan,” katanya.
Sementara itu, menurut Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKDPP), ada ribuan tenaga honorer tersebar di tiap SKPD dengan anggaran Rp14 miliar. “Penataan sangat perlu guna memaksimalkan kinerja atau tugas yang sesungguhnya adalah beban PNS,” kata Kaban BKDPP, Ferdinand Tangkudung.
Menurutnya, penataan tenaga honorer ini sudah harus dilaksanakan tiap SKPD agar pihaknya bisa mengetahui berapa honorer yang dibutuhkan. “Minggu ini sudah harus rampung agar kita bisa mengetahui berapa tenaga honorer yang dibutuhkan tiap SKPD,” katanya.(enk)