Manado, BeritaManado.com – Pengamat Politik, Dr Ferry Liando, angkat bicara soal Indeks Potensi Kerawanan (IPK) di Pilkada Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), akhir bulan Januari lalu.
Polri menempatkan Sulawesi Utara (Sulut) masuk pada tiga provinsi paling rawan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2020, bersama dengan Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan.
Ferry Liando, saat diwawancarai BeritaManado.com, Sabtu (22/2/2020) mengatakan, data itu harus diseriusi walau belum tentu akan terjadi.
“IPK Pilkada itu bukan untuk menakut-nakuti atau untuk menebar ancaman, melainkan disusun sebagai antisipasi agar dapat diatasi sejak dini,” ujar Ferry Liando.
Lanjut Ferry Liando, IPK Pilkada yang dikeluarakn Polri itu sebagai early warning atau peringatan awal agar semua potensi masalah sudah dapat diantisipasi sejak awal.
Ferry Liando menjelaskan, IPK Pilkada diukur dari banyak aspek atau kategori yakni dinamika politik, kesiapan partai politik, profesionalisme penyelenggara, tingkat kesulitan alam, cuaca dan karakter masyarakat.
“Dasar penetapan IPK Pilkada adalah mempelajari peristiwa masa lalu, baik yang terjadi di suatu daerah atau terjadi di daerah lain di waktu yang berbeda namun dinamika atau kondisinya mirip di daerah lain,” terang Ferry Liando.
Ferry Liando juga menambahakan, IPK Pilkada ini membantu penyelenggara di daerah untuk mengantisipasi jika yang yang dipetakan itu benar-benar akan terjadi.
Ia memberikan contoh, peristiwa alam tidak ada yang bisa menghalangi, tapi untuk mengurangi resikonya, harus dapat dicegah jauh sebelum ada peristiwa alam yang terjadi.
Ferry Liando juga mengibaratkan, IPK Pilkada itu seperti kerja dokter, seperti adanya tindakan diagnosa dari dokter, selanjutnya dari hasil diagnnosa itu, dokter memberikan larangan dan menganjurkan untuk makan makanan tertentu bahkan aktivitas apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan.
Ferry Liando juga berharap, Bawaslu mempunyai kewajiaban untuk mensosialisasikan pemetaan ini pada masing-masing stakeholder yang bekaitan langsung dengan aspek yang diteliti.
“Misalnya apa yang harus dilakukan parpol (partai politik), penyelenggara, pemerintah, media dan masyarakat,” jelas Ferry Liando, yang juga sebagai Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (TPD-DKPP).
“Bawaslu juga tak hanya sosialisiasi, tapi membantu stakeholder agar memikii strategi antisipatif sejak awal,” tutup Ferry Liando.
Diketahui, selain Sulut masuk tiga besar tertinggi IPK Pilkada 2020 untuk pemilihan Gubernur, Kota Tomohon dan Kota Bitung, juga paling tinggi kerawanan untuk pemilihan walikota.
Polri sendiri sudah menyiapkan 200 ribu personil untuk rencana pengamanan Pilkada serentak 2020
(Dedy Manlesu)