MANADO – DPRD Provinsi Sulut telah menbentuk Panitia Khusus untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut, akhir masa jabatan, periode 2010-2015 sekaligus membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Sulut tahun 2009 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.
Hari ini, Jumat (07/05) Pansus yang diketuai Eddyson Masengi dari Fraksi Partai Golkar dan Sekretaris Ir Djafar Alkatiri dari Fraksi Persatuan Nasional, sesuai keputusan Badan Musyawarah (Banmus) Deprov Sulut, akan mulai membahas LKPJ Gubernur dan LHP BPK RI.
Kepada wartawan Alkatiri mengatakan, pembahasan akan banyak memakan waktu pada perhitungan, apalagi pembahasan LKPJ Gubernur selama lima tahun yaitu periode 2005-2010. Pansus akan bekerja maksimal agar bisa selesai tepat waktu. “Diusahakan tanggal 15 Mei nanti telah selesai dan siap diparipurnakan,” ujar politisi PPP ini. (JRY)
MANADO – DPRD Provinsi Sulut telah menbentuk Panitia Khusus untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut, akhir masa jabatan, periode 2010-2015 sekaligus membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Sulut tahun 2009 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.
Hari ini, Jumat (07/05) Pansus yang diketuai Eddyson Masengi dari Fraksi Partai Golkar dan Sekretaris Ir Djafar Alkatiri dari Fraksi Persatuan Nasional, sesuai keputusan Badan Musyawarah (Banmus) Deprov Sulut, akan mulai membahas LKPJ Gubernur dan LHP BPK RI.
Kepada wartawan Alkatiri mengatakan, pembahasan akan banyak memakan waktu pada perhitungan, apalagi pembahasan LKPJ Gubernur selama lima tahun yaitu periode 2005-2010. Pansus akan bekerja maksimal agar bisa selesai tepat waktu. “Diusahakan tanggal 15 Mei nanti telah selesai dan siap diparipurnakan,” ujar politisi PPP ini. (JRY)