MANADO – Para petani cengkih Sulawesi Utara yang tak lama lagi menghadapi panen raya, ternyata dihantui merosotnya harga jual yang terindikasi dilakukan oleh mafia cengkih yang terorganisir.
Menyikapi masalah itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Sus Maritje Pangemanan SPd, kepada wartawan kemarin menyebutkan sudah saatnya seluruh stockholder di daerah ini membuat langkah antisipasi, sehingga nasib petani cengkih tidak dipermainkan oleh para spekulan, terutama ketika memasarkan hasil panennya.
“Kita ketahui cengkih, merupakan salah satu komoditi andalan rakyat Sulut, sehingga DPRD menghimbau agar pemerintah provinsi harus melakukan antisipasi terhadap peluang terjadinya permainan harga jual yang dilakukan oleh mafia cengkih, yang sangat merugikan petani, seperti keluarnya Peraturan Gubernur yang mengatur soal harga dan yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan advokasi terhadap petani secara serius,” kata Sus.
Sus juga menambahkan bila PD Klabat diberdayakan untuk melakukan pembelian cengkih. “PD Klabat saya rasa dapat diberdayakan untuk melakukan pembelian cengkih rakyat, jika perlu berhutang untuk membeli hasil panen cengkih, kenapa tidak!
Negara saja dalam melakukan pembangunan tetap berutang dan ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi ini bertujuan, memutus mata rantai persekongkolan permainan harga” tandasnya. (IS)
MANADO – Para petani cengkih Sulawesi Utara yang tak lama lagi menghadapi panen raya, ternyata dihantui merosotnya harga jual yang terindikasi dilakukan oleh mafia cengkih yang terorganisir.
Menyikapi masalah itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Sus Maritje Pangemanan SPd, kepada wartawan kemarin menyebutkan sudah saatnya seluruh stockholder di daerah ini membuat langkah antisipasi, sehingga nasib petani cengkih tidak dipermainkan oleh para spekulan, terutama ketika memasarkan hasil panennya.
“Kita ketahui cengkih, merupakan salah satu komoditi andalan rakyat Sulut, sehingga DPRD menghimbau agar pemerintah provinsi harus melakukan antisipasi terhadap peluang terjadinya permainan harga jual yang dilakukan oleh mafia cengkih, yang sangat merugikan petani, seperti keluarnya Peraturan Gubernur yang mengatur soal harga dan yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan advokasi terhadap petani secara serius,” kata Sus.
Sus juga menambahkan bila PD Klabat diberdayakan untuk melakukan pembelian cengkih. “PD Klabat saya rasa dapat diberdayakan untuk melakukan pembelian cengkih rakyat, jika perlu berhutang untuk membeli hasil panen cengkih, kenapa tidak!
Negara saja dalam melakukan pembangunan tetap berutang dan ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi ini bertujuan, memutus mata rantai persekongkolan permainan harga” tandasnya. (IS)