Bitung – Setelah GmnI Kota Bitung menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM per tanggal 1 April nanti, kini giliran Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Kota Bitung ikut juga menyatakan penolakan. Pasalnya menurut Ketua GMKI Kota Bitung,Jonly Runtuwene, kebijakan presiden menaikan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia merupakan tindakan yang keliru dan melanggar konstitusi negara UUD 1945.
“Karena tujuan negara adalah mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bukan sebuah kebijakan yang menyengsarahkan rakyat,” Runtuwene.
Dengan kembalinya pemerintah menaikkan harga BBM menurut Runtuwene yang juga didampingi sekertaris GMKI Cabang Kota Bitung, Billy Pangemanan akan membawa berbagai dampak terhadap masyarakat. Seperti, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan seluruh kebutuhan masyarakat baik primer maupun sekunder.
“Kenaikan harga BBM memicu kerawanan sosial karena daya beli masyarakat semakin sempit dan terbatas sehingga dikuatirkan kriminalitas meningkat,” katanya.
Apalagi menurutnya, sebagian besar masyarakat kecil dan miskin di Kota Bitung sebagai nelayan yang kesehariannya membutuhkan BBM untuk melaut, dengan kebijakan ini akan mengurangi penghasilan dan mempengaruhi daya beli. Serta kenaikan harga BBM merupakan sebuah retorika politik pemerintah pusat untuk keuntungan sekelompok orang yang tidak mampu memberdayakan potensi sumber daya alam termasuk pengelolaan migas yang melimpah di tanah air tercinta.
“Kebijakan pemberian BLT atau bantuan langsung tunai yang telah dirubah menjadi bantuan langsung sementara atau BLSM hanyalah sebuah kedok untuk menyiasati masyarakat miskin dengan data yang tidak akurat dan kena sasaran, sebab masyarakat butuh harga yang terjangkau dan murah bukan dengan bantuan sementara yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola pemberdayakann,” katanya.
Dengan alasan tersebut, Runtuwene menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat dan pihaknya siap turun kejalan menolak kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut.
“Dan kebijakan ini perlu ditinjau kembali. Sebenarnya yang perlu dilakukan sekarang justru adalah reformasi di bidang pengelolaan migas dan pemanfaatan sumber-sumber penghasil migas secara profesional sebab Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam,” ujarnya.(en)
Yang prakris alihkan aja bltnya ke pertamina dengan tidak menaikan harga bbm