TOMOHON, beritamanado.com – Seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2019 Kota Tomohon untuk ditetapkan menjadi perda lewat sidang paripurna DPRD Kota Tomohon yang dilaksanakan Jumat (16/11/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya menyatakan setiap perangkat daerah dalam rangka pencapaian target dan program kegiatan hendaklah meningkatkan sistem pendataan yang akurat dan up to date untuk mendukung sistem pemerintahan yang berbasis elektronik sesuai amanat Perpres 95 tahun 2018. Hal yang sama juga untuk program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah agar dapat mewujudkan dan menjawab isu-isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat.
Permasalahan pengangguran di Kota Tomohon yang tercatat cukup tinggi agar pemerintah kota segera mencari solusi seperti peningkatan UKM-UKM dan home industry yang berbasis pengolahan hasil produksi Kota Tomohon. Pemerintah Kota Tomohon perlu memperdalam dan mempelajari tentang revolusi ke-4 yang dikenal dengan 4.0 (four point zero) tentang revitalisasi pertumbuhan sektor industri dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang direncanakan oleh Kementerian Perindustrian membuka 10 juta lapangan kerja untuk mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-10 di dunia pada tahun 2030.
Selanjunya dengan sudah beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar maksud dan tujuan diadakannya RSUD ini dapat meminimalisir aduan dari masyarakat dikaitkan dengan pelayanan dalam sektor kesehatan untuk itu faktor- faktor penunjang RSUD itu sendiri dapat menjadi prioritas.
Mengantisipasi akan kebutuhan bahan pokok warga masyarakat dalam menyambut Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru agar ketersediaan bahan-bahan pokok tetap tersedia dimana dari pengalaman yang terjadi sering dalam momen seperti ini ada tindakan-tindakan dari pedagang tertentu yang sengaja mempermainkan harga. Untuk itu Pemerintah Kota Tomohon melalui perangkat daerah terkait agar tidak segan-segan menindak pedagang tersebut, salah satu contoh ketersediaan gas elpiji.
Masih ada perangkat daerah yang hanya terpaku dalam program atau kegiatan yang dari tahun ke tahun belum adanya terobosan-terobosan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang nantinya dalam pelaksanaannya sangat dirasakan dampak positifnya. Untuk itu Fraksi Partai Golongan Karya memintakan kepada Pemerintah Kota Tomohon agar tidak segan-segan mengevaluasi kinerja dari perangkat daerah yang tidak dapat menunjang akan terlaksananya visi misi dari wali kota dan wakil wali kota.
Untuk penangganan dalam sektor PAD agar dapat memaksimalkan sumber-sumber PAD dari semua sektor yang saat ini belum tergarap secara maksimal (contoh, pajak air bawah tanah, pajak mineral bukan logam, PBB/BPHTB, pajak restoran, retribusi sampah dll).
(ReckyPelealu)
