Manado – Prioritas pendidikan karakter, program toilet sekolah bersih serta pengadaan komputer penunjang ujian nasional berbasis komputer menjadi bagian pendapat akhir Fraksi Restorani untuk Keadilan (F-RNK) terhadap Pemprov Sulut.
Demikian disampaikan Ketua F-RNK, Felly Runtuwene, ketika membacakan pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 di DPRD Sulut, Kamis (20/7/2017).
“Fraksi F-RNK berpendapat, pelaksanaan pemerintahan provinsi Sulawesi Utara masih sangat kurang koordinasi dan pengawasan melekat yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dan tugas pemerintahan belum berjalan optimal,” jelas Felly Runtuwene pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw dan dihadiri Wagub Steven Kandouw.
Selanjutnya menurut Felly Runtuwene, sebagaimana catatan F-RNK sejumlah SKPD diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), minim koordinasi menindaklanjuti bencana alam dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Masyarakat korban bencana dirugikan karena bantuan bencana tidak tersalur cepat dan tepat,” terang Felly Runtuwene. (JerryPalohoon)
