Penulis: Alfrits Semen
Dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Pemerintah daerah mengakui tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi di tengah dampak kekeringan yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mengatakan kondisi tersebut sebenarnya telah diantisipasi pemerintah.
Pemkab Minahasa Utara terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan daerah untuk menjaga pasokan kebutuhan masyarakat.
“Kita sudah antisipasi. Artinya, sudah bisa kita hitung,” kata Joune Ganda saat diwawancarai wartawan usai memimpin Apel Peringatan Hari Olahraga Nasional di lingkungan Pemkab Minahasa Utara, Senin (14/9/2026).
Menurut Joune, langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Bulog dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Pemkab juga menjalin komunikasi dengan daerah-daerah yang selama ini melakukan kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan yang berpotensi muncul akibat dampak kekeringan.
Namun, Joune mengakui upaya tersebut tidak serta-merta mampu menahan seluruh tekanan terhadap harga pangan.
Ia mengatakan terdapat kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi sepenuhnya sehingga kenaikan harga tetap sulit dihindari.
“Walaupun kami harus mengakui bahwa kebutuhan tersebut kita tidak bisa penuhi semua. Artinya, tetap harga mau tidak mau tetap ada peningkatan,” benernya.
Menurut Joune, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Minahasa Utara.
Dampak kekeringan yang memengaruhi produksi dan distribusi komoditas pangan telah meluas ke berbagai wilayah Indonesia.
“Kebutuhan ini menyebar atau dampak dari kekeringan ini menyebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah kini berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan perkembangan harga agar kenaikan tidak bergerak terlalu jauh dari batas yang masih dapat ditoleransi masyarakat.
Joune menegaskan, koordinasi lintas daerah dan dengan pemerintah pusat menjadi penting dalam menghadapi situasi tersebut.
“Ini perlu kita jaga keseimbangannya sampai pada titik yang lebih fleksibel, yang bisa ditoleransi,” tandasnya.
