TOMOHON – Permintaan agar dikenakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah serta transparan mengenai pengelolaan keuangan oleh anggota DPRD, ditanggapi dingin oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon.
“Siapa takut, silahkan saja. Pengelolahan keuangan termasuk biaya dan pendapatan di PD Pasar setiap bulan dalam Rakorev disampaikan kepada pemerintah, baik berapa pendapatan dan pengeluarannya. Dan itu semua tergambar dalam anggaran PD Pasar. Kita sama dengan pemerintah kota, yakni memiliki APBD setiap tahunnya,” ungkap Ir Miky Junita Wenur, Dirut PD Pasar Tomohon kepada beritamanado.com.
Lanjut dikatakannya, jika dewan ingin meminta pertanggungjawaban keuangan boleh-boleh saja, namun harus melalui mekanismenya. “Jadi, kenapa harus takut. Memang Dirut atau Banwas mengambil uang dari PD Pasar yang bukan haknya. Tidak ada yang namanya takut. Kalau mereka (dewan, red) ingin meminta pertanggungjawabannya boleh-boleh saja, namun ada mekanismenya, sebab kita ini di bawah pemerintah kota. Selain itu, secara regular ada pemeriksaan dari Inspektorat, jadi tidak seenaknya,” terangnya.
Disinggung soal peningkatan PAD, menurut Wenur hal tersebut harus dihitung dulu dengan pengeluaran. “Untuk tahun 2011 kami ditargetkan 125 juta untuk PAD. Pada bulan November, kita sudah menyetor PAD ke kas daerah sebesar 92 persen. Jadi, Desember kami optimis PAD akan tercapai. Namun kalau untuk kenaikan PAD, dewan dan pemerintah harus hitung-hitung dulu, jangan secara membabi buta memberikan kami target. Dan pihak yang memberikan taget tidak boleh seenaknya. Mereka harus berpikir dulu apakah kita diberi anggaran rutin sama seperti SKPD lain, gaji karyawan saja kita yang bayar sendiri. Apakah ini dipikirkan oleh dewan,” terang Wenur.
Menariknya, Wenur yang didampingi para personel Banwa PD Pasar seperti Piet HK Pungus dan Piet Arabaa membeberkan bahwa banyak pedagang yang termasuk tokoh masyarakat justru yang tidak menaati peraturan dengan membayar kewajibannya. “Jujur saja kami banyak kendala, dimana para pedagang yang kebanyakan adalah masyarakat Tomohon yang tidak mau membayar kewajibannya tepat pada waktunya. Bahkan ada juga pedagang yang notabene merupakan tokoh masyarakat,” ujarnya.
“Ya kalau ada pemikiran minta ditingkatkan itu etislah, kita mengerti. Tapi mungkin kedepan lebih santunlah, mesti tahu persia apa sedang dibicarakan. Dan kita tidak menutup kemungkinan bagi mereka (dewan, red) untuk memanggil hearing PD Pasar. Panggil saja biar nantinya kita berikan penjelasan sehingga tidak akan berpolemik di media,” pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon ini. (iker)
TOMOHON – Permintaan agar dikenakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah serta transparan mengenai pengelolaan keuangan oleh anggota DPRD, ditanggapi dingin oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon.
“Siapa takut, silahkan saja. Pengelolahan keuangan termasuk biaya dan pendapatan di PD Pasar setiap bulan dalam Rakorev disampaikan kepada pemerintah, baik berapa pendapatan dan pengeluarannya. Dan itu semua tergambar dalam anggaran PD Pasar. Kita sama dengan pemerintah kota, yakni memiliki APBD setiap tahunnya,” ungkap Ir Miky Junita Wenur, Dirut PD Pasar Tomohon kepada beritamanado.com.
Lanjut dikatakannya, jika dewan ingin meminta pertanggungjawaban keuangan boleh-boleh saja, namun harus melalui mekanismenya. “Jadi, kenapa harus takut. Memang Dirut atau Banwas mengambil uang dari PD Pasar yang bukan haknya. Tidak ada yang namanya takut. Kalau mereka (dewan, red) ingin meminta pertanggungjawabannya boleh-boleh saja, namun ada mekanismenya, sebab kita ini di bawah pemerintah kota. Selain itu, secara regular ada pemeriksaan dari Inspektorat, jadi tidak seenaknya,” terangnya.
Disinggung soal peningkatan PAD, menurut Wenur hal tersebut harus dihitung dulu dengan pengeluaran. “Untuk tahun 2011 kami ditargetkan 125 juta untuk PAD. Pada bulan November, kita sudah menyetor PAD ke kas daerah sebesar 92 persen. Jadi, Desember kami optimis PAD akan tercapai. Namun kalau untuk kenaikan PAD, dewan dan pemerintah harus hitung-hitung dulu, jangan secara membabi buta memberikan kami target. Dan pihak yang memberikan taget tidak boleh seenaknya. Mereka harus berpikir dulu apakah kita diberi anggaran rutin sama seperti SKPD lain, gaji karyawan saja kita yang bayar sendiri. Apakah ini dipikirkan oleh dewan,” terang Wenur.
Menariknya, Wenur yang didampingi para personel Banwa PD Pasar seperti Piet HK Pungus dan Piet Arabaa membeberkan bahwa banyak pedagang yang termasuk tokoh masyarakat justru yang tidak menaati peraturan dengan membayar kewajibannya. “Jujur saja kami banyak kendala, dimana para pedagang yang kebanyakan adalah masyarakat Tomohon yang tidak mau membayar kewajibannya tepat pada waktunya. Bahkan ada juga pedagang yang notabene merupakan tokoh masyarakat,” ujarnya.
“Ya kalau ada pemikiran minta ditingkatkan itu etislah, kita mengerti. Tapi mungkin kedepan lebih santunlah, mesti tahu persia apa sedang dibicarakan. Dan kita tidak menutup kemungkinan bagi mereka (dewan, red) untuk memanggil hearing PD Pasar. Panggil saja biar nantinya kita berikan penjelasan sehingga tidak akan berpolemik di media,” pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon ini. (iker)