Manado – Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Sulut, Made Dharma, menyatakan dalam pemeriksaan kendaraan dinas (kendis) di Pemprov Sulut salah satunya dilakukan untuk penyesuaian data kendaraan dinas milik Pemprov tersebut. Tidak terkecuali, Kendis Gubernur DB I, Wakil Gubernur DB 5 dan Kendis Sekdaprov Sulut DB 6 ikut diperiksa, sekaligus menelusuri mobnas yang berplat ganda atau lebih dari satu.
“Pemeriksaan ini untuk mencocokan dan menyesuaikan dengan data yang ada. Apa betul barangnya ada? Pemeriksaan untuk memastikan asset kendis dan data kepemilikan atas nama Pemda Sulut,”terangnya.
Dia menyebutkan, selain melihat fisik dan administrasinya, BPK juga tengah mempertimbangkan menelusuri mobil dinas yang menggunakan pelat nomor lebih dari satu.
“Ini perlu dilihat soal aturannya, terkait pemakaian plat nomor tersebut,” katanya. (rizath polii)
Manado – Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Sulut, Made Dharma, menyatakan dalam pemeriksaan kendaraan dinas (kendis) di Pemprov Sulut salah satunya dilakukan untuk penyesuaian data kendaraan dinas milik Pemprov tersebut. Tidak terkecuali, Kendis Gubernur DB I, Wakil Gubernur DB 5 dan Kendis Sekdaprov Sulut DB 6 ikut diperiksa, sekaligus menelusuri mobnas yang berplat ganda atau lebih dari satu.
“Pemeriksaan ini untuk mencocokan dan menyesuaikan dengan data yang ada. Apa betul barangnya ada? Pemeriksaan untuk memastikan asset kendis dan data kepemilikan atas nama Pemda Sulut,”terangnya.
Dia menyebutkan, selain melihat fisik dan administrasinya, BPK juga tengah mempertimbangkan menelusuri mobil dinas yang menggunakan pelat nomor lebih dari satu.
“Ini perlu dilihat soal aturannya, terkait pemakaian plat nomor tersebut,” katanya. (rizath polii)