Walikota Jimmy Eman SE Ak (kedua dari kanan) saat mengikuti rapat.
TOMOHON, beritamanado.com – Pemprov Sulut menggelar rapat Evaluasi Permasalahan Penyusunan LKPD Tahun anggaran 2015 berbasis akrual pada pemerintah daerah se-Sulawesi Utara. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang turut dihadiri Walikota Jimmy Eman SE Ak, Senin (22/02/2016) di ruang CJ Rantung kantor gubernur.
Saat membuka rapat ini, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menegaskan bahwa keinginan untuk terus menyempurnakan pelaksanaan pengelolaan keuangan telah membawa kita pada paradigma baru pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
“Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi yang implementasinya sudah harus dilaksanakan paling lambat tahun anggaran 2015 sebagaimana amanat PP nomor 70 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pentingnya penyusunan LKPD karena ini sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan,” ujarnya.
Sementara, Ketua BPK DR Harry Azhar Azis MA mengatakan ke depan diharapkan seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Sulut bisa meraih Opini WTP. “Ibarat nilai kelulusan secara keseluruhan Sulut sudah lulus namun ada yang mendapat nilai A dengan WTP dan ada yang masih mendapat nilai B yang WTP,” kata Aziz.
“Kepada gubernur untuk mendorong SKPD terkait serta pemda kabupaten/kota untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan keuangan. Karena para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan KPK dapat memeriksa laporan keuangan kapan pun laporan itu dibuat atau dengan kata lain LKPD ini sifatnya berlaku terus menerus,” pungkasnya.
Walikota Tomohon dalam rapat ini didampingi Ketua DPRD Kota Tomohon Ir Miky Wenur, Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah DR Juliana Karwur MKes MSi, Inspektur Ir Djoike Karouw MSi serta Kabag Humas dan Protokol Fransiskus Lantang SSTP. (ray)
