Manado – Pesta demokrasi seperti pemilihan anggota legislatif, kepala daerah hingga presiden sering diwarnai praktik politik uang. Dikatakan anggota DPRD Sulut Benny Rhamdani, politik uang sama dengan kejahatan demokrasi. Demokrasi yang dilakukan melalui praktek politik uang akan menghasilkan penjahat-penjahat demokrasi.
“Bagaimana rakyat bisa berharap perubahan dan kebijakan publik yang baik untuk kesejahteraan rakyat jika pejabat atau wakil rakyat yang dihasilkan berasal dari proses politik uang,” ujar Rhamdani, Sabtu (08/02/2014).
Tambah calon anggota DPD-RI ini, praktik politik uang membahayakan demokrasi dan masa depan bangsa sehingga perlu dilawan dengan cara tidak memilih calon yang menghalalkan politik uang karena tidak ada agama dimanapun yang menghalalkan orang bisa membeli jabatan melalui politik uang.
“Eksekutif dan legislatif yang dihasilkan dari politik uang, maka pasti selama lima tahun dia bekerja akan berupaya untuk mengembalikan uang tersebut. Orang-orang seperti ini sangat rentan melakukan korupsi.
Berarti rakyat tidak akan mendapatkan keuntungan dipimpin orang-orang seperti ini, karena selama lima tahun dia duduk menjabat akan berorientasi untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan serta rakyat tidak bisa marah karena mereka akan mengatakan, saya sudah membeli suara anda!” tegasnya mengingatkan. (Jerry)
Manado – Pesta demokrasi seperti pemilihan anggota legislatif, kepala daerah hingga presiden sering diwarnai praktik politik uang. Dikatakan anggota DPRD Sulut Benny Rhamdani, politik uang sama dengan kejahatan demokrasi. Demokrasi yang dilakukan melalui praktek politik uang akan menghasilkan penjahat-penjahat demokrasi.
“Bagaimana rakyat bisa berharap perubahan dan kebijakan publik yang baik untuk kesejahteraan rakyat jika pejabat atau wakil rakyat yang dihasilkan berasal dari proses politik uang,” ujar Rhamdani, Sabtu (08/02/2014).
Tambah calon anggota DPD-RI ini, praktik politik uang membahayakan demokrasi dan masa depan bangsa sehingga perlu dilawan dengan cara tidak memilih calon yang menghalalkan politik uang karena tidak ada agama dimanapun yang menghalalkan orang bisa membeli jabatan melalui politik uang.
“Eksekutif dan legislatif yang dihasilkan dari politik uang, maka pasti selama lima tahun dia bekerja akan berupaya untuk mengembalikan uang tersebut. Orang-orang seperti ini sangat rentan melakukan korupsi.
Berarti rakyat tidak akan mendapatkan keuntungan dipimpin orang-orang seperti ini, karena selama lima tahun dia duduk menjabat akan berorientasi untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan serta rakyat tidak bisa marah karena mereka akan mengatakan, saya sudah membeli suara anda!” tegasnya mengingatkan. (Jerry)