MITRA – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Pemkab Minahasa Tenggara tahun 2009, menurut penyampaian DPRD Mitra, hasilnya disclaimer of opinion.
Menurut Ketua DPC PDI-Perjuangan Mitra, Jeffrey Massie, Minggu (21/11), beberapa kejanggalan dalam keuangan Pemkab, salah-satu soal utang Pemkab Mitra sebesar Rp 36 miliar, termasuk didalamnya utang pajak Rp 9 miliar.
“Pelanggaran ini saja menunjukkan tidak heran kalau pengelolaan keuangan Pemkab Mitra amburadul,” jelas Massie.
Massie mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas penyimpangan keuangan di Pemkab Mitra. “Opini disclamer menunjukkan banyak ketidak-beresan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Mitra,” tegas Massie lagi.
