Manado, BeritaManado.com – Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perkonomian mengatakan pemerintah telah menargetkan di tahun 2025 nanti, pencapaian proporsi energi terbarukan itu sebesar 23 persen sumber energi nasional.
Hal itu sebagaimana pemerintah telah mengakselerasi tranformasi energi dengan pengurangan emisi karbon pada pembangkit listrik di Indonesia hingga 10,37 juta ton.
Dimana jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari target reduksinya, ini juga melihat energi baru terbarukan mampu menggantikan energi karbon yang memiliki emisi tinggi seperti bahan bakar fosil.
Untuk mencapai target proporsi energi baru terbarukan tersebut, Indonesia tidak hanya membutuhkan dukungan sektor swasta nasional, tapi juga komunitas global, termasuk kolaborasi dengan negara maju di dunia.
Kata Airlangga hal ini wajar karena pencegahan perubahan iklim merupakan tanggungjawab seluruh negara di dunia.
“Dukungan global seperti itu, termasuk pembiayaan dan transfer teknologi, dibutuhkan dari negara maju seperti Korea Selatan,” ungkap Airlangga dalam acara “South Korea RE-Invest Indonesia 2022”, Kamis (7/4/2022).
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Golkar ini juga berharap, ‘South Korea RE-Invest Indonesia 2022’ menjadi jembatan kerja sama sektor swasta antara Indonesia dan Korea Selatan.
“Terutama dalam mengembangkan energi baru terbarukan, yang dapat mendukung pencapaian target 23 persen kontribusi energi baru terbarukan tersebut,” ujarnya.
Indonesia lanjut Airlangga, telah memiliki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana menciptakan ekosistem bisnis yang mudah, namun tidak melupakan standar, nilai keselamatan dan keamanan, serta keberlanjutan dari sisi lingkungan hidup.
Disisi lain juga sudah dibentuk Indonesia Investment Authority (INA) yang dapat menyediakan alternatif fasilitas investasi untuk pengembangan ekonomi hijau.
Selain itu, Menko Perekonomian mengaku, transisi energi menjadi salah satu dari tiga topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini.
Artinya, energi baru terbarukan menjadi sektor prioritas dalam pembangunan Indonesia di masa depan. Pemerintah berkomitmen meraih Net Zero Emission pada 2060.
“Kita harus berusaha menyeimbangkan kenaikan permintaan energi di masa depan dengan komitmen reduksi karbon. Untuk itu, pengembangan energi baru terbarukan menjadi hal yang sangat penting,” tegasnya.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini menambahkan, pemerintah juga akan mengimplementasikan kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, serta skema pajak karbon di 2023.
Kebijakan ini akan menentukan batas atas dalam emisi karbon di beberapa sektor tertentu dan memperkenalkan perdagangan dan skema pajak karbon.
“Kami harap kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi industri untuk mengubah energinya menjadi sumber terbarukan,” pungkas Airlangga Hartarto.
(***/Hendra Usman)
