Manado – Rekaman pembicaraan yang diduga melibatkan SHS dan KPU beredar luas di komunitas jurnalis. Pembicaraan yang berdurasi 35 menit membeber seputar pemilukada dan beberapa pembicaraan mengenai uang natal hingga memplesetkan RML dengan Ramoy Mati Langkah.
Beredarnya rekaman hasil rapat ini telah diadukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK), Jimmy Tindi, Rabu (28/04/10) kemarin, ke Mapolda Sulut. Tindi mengatakan dalam rekaman ini ada indikasi dugaan suap antara Sarundajang dengan penyelenggara Pemilukada, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulut dan KPUD Kabupaten/Kota.
Tindi juga menambahkan dalam rekaman ini juga diduga telah terjadi upaya pencideraan demokrasi, kolusi, penyuapan serta adanya praktek “maklar pilkada’ (MAKDA). “Diduga dalam Pilkada ini telah terjadi permainan antara SHS dan KPUD. Ada pernyataan SHS kepada anggota KPUD Sulut dan KPUD Kabupaten/Kota,” jelas Tindi.
Bahkan Tindi juga menduga rekaman pembicaraan antara SHS dengan KPU telah terjadi gratifikasi. “Kami meminta agar komisi II DPR RI serta Polda Sulut melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya konspirasi antara incumbent dan KPUD,” ungkap Tindi.
GERAK juga mendesak agar KPUD Sulut dan KPUD Kabupaten/Kota dibubarkan saja karena dinilai telah melanggar asas penyelenggaraan Pemilu, yakni profesionalisme, independensi, kepastian hukum, transparansi serta kejujuran. Kepada sejumlah wartawan Tindi mengatakan, bila dalam waktu tujuh hari tidak ditanggapi, terhitung setelah dilaporkan, GERAK akan mengunakan hak sebagai warga negara menyampaikan tuntutan mengelar aksi massa yang lebih besar.
“Dalam waktu tujuh hari ini tidak ditanggapi, kami akan mengerakan sekitar lima ribu masa untuk menyampaikan tuntutan ini,” tegas Tindi.
Sementara ketua KPUD Sulut Livie Alow saat dikonfirmasi sejumlah wartawan kepada media membantah telah menerimah hadiah dari SHS, seperti yang dilaporkan oleh LSM GERAK. “Kami tidak pernah menerima hadiah natal seperti yang dilaporkan oleh LSM GERAK. Dan SHS tidak pernah memberikan, seperti yang dijanjikannya. Sedangkan soal mobil sebenarnya hal wajar karena keperluan oprasional KPUD dan bukan untuk pribadi,” ujarnya.
Menurutnya tidak ada hal-hal yang dibesar-besarkan. Karena pertemuan waktu itu adalah agenda resmi rapat koordinasi untuk membahas tahapan Pemilukada. “Apa yang kami lakukan hanya sesuai dengan tupoksi saja,” ungkap Alow.
Beritamanado menerima file rekaman yang terdiri dari dua bagian masing-masing 17 menit dan 18 menit.
Manado – Rekaman pembicaraan yang diduga melibatkan SHS dan KPU beredar luas di komunitas jurnalis. Pembicaraan yang berdurasi 35 menit membeber seputar pemilukada dan beberapa pembicaraan mengenai uang natal hingga memplesetkan RML dengan Ramoy Mati Langkah.
Beredarnya rekaman hasil rapat ini telah diadukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK), Jimmy Tindi, Rabu (28/04/10) kemarin, ke Mapolda Sulut. Tindi mengatakan dalam rekaman ini ada indikasi dugaan suap antara Sarundajang dengan penyelenggara Pemilukada, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulut dan KPUD Kabupaten/Kota.
Tindi juga menambahkan dalam rekaman ini juga diduga telah terjadi upaya pencideraan demokrasi, kolusi, penyuapan serta adanya praktek “maklar pilkada’ (MAKDA). “Diduga dalam Pilkada ini telah terjadi permainan antara SHS dan KPUD. Ada pernyataan SHS kepada anggota KPUD Sulut dan KPUD Kabupaten/Kota,” jelas Tindi.
Bahkan Tindi juga menduga rekaman pembicaraan antara SHS dengan KPU telah terjadi gratifikasi. “Kami meminta agar komisi II DPR RI serta Polda Sulut melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya konspirasi antara incumbent dan KPUD,” ungkap Tindi.
GERAK juga mendesak agar KPUD Sulut dan KPUD Kabupaten/Kota dibubarkan saja karena dinilai telah melanggar asas penyelenggaraan Pemilu, yakni profesionalisme, independensi, kepastian hukum, transparansi serta kejujuran. Kepada sejumlah wartawan Tindi mengatakan, bila dalam waktu tujuh hari tidak ditanggapi, terhitung setelah dilaporkan, GERAK akan mengunakan hak sebagai warga negara menyampaikan tuntutan mengelar aksi massa yang lebih besar.
“Dalam waktu tujuh hari ini tidak ditanggapi, kami akan mengerakan sekitar lima ribu masa untuk menyampaikan tuntutan ini,” tegas Tindi.
Sementara ketua KPUD Sulut Livie Alow saat dikonfirmasi sejumlah wartawan kepada media membantah telah menerimah hadiah dari SHS, seperti yang dilaporkan oleh LSM GERAK. “Kami tidak pernah menerima hadiah natal seperti yang dilaporkan oleh LSM GERAK. Dan SHS tidak pernah memberikan, seperti yang dijanjikannya. Sedangkan soal mobil sebenarnya hal wajar karena keperluan oprasional KPUD dan bukan untuk pribadi,” ujarnya.
Menurutnya tidak ada hal-hal yang dibesar-besarkan. Karena pertemuan waktu itu adalah agenda resmi rapat koordinasi untuk membahas tahapan Pemilukada. “Apa yang kami lakukan hanya sesuai dengan tupoksi saja,” ungkap Alow.
Beritamanado menerima file rekaman yang terdiri dari dua bagian masing-masing 17 menit dan 18 menit.