Bogor, BeritaManado.com – Setelah sukses dengan angkatan pertama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali melaksanakan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif angkatan kedua, yang digelar 24 September – 9 Oktober 2019 di Bogor, Jawa Barat.
Angkatan kedua kali ini diikuti 100 peserta perwakilan 15 provinsi di Indonesia yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yaitu Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Bengkulu, Kepulauan Riau, Maluku, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Banten, Papua, Sulawesi Utara, Papua Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara.
Ketua Bawaslu RI Abhan ketika membuka kegiatan sekolah kader, Rabu (24/9/2019), mengucapkan selamat kepada 100 kader terpilih hasil seleksi dari 1143 orang pendaftar.
“Sahabat Bawaslu yang terpilih saya ucapkan banyak selamat. Semoga 14 hari selesai pendidikan, maka bisa berpartisipasi langsung dalam pengawasan saat Pilkada. Kalian adalah pioner di masyarakat,” ujar Abhan.
Abhan melanjutkan, sejatinya Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri.
Butuh pengawasan masyarakat agar kontestasi pemilihan umum (Pemilu) dapat berjalan jujur dan adil.
Sedikitnya, Abhan menjabarkan 4 elemen penting suksesnya pemilu yaitu penyelenggara (KPU, Bawaslu dan DKPP), peserta pemilu, regulasi dan masyarakat.
Hal ini menjadi semangat bagi Bawaslu RI dalam mengagendakan sekolah kader dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Tanpa pengawasan, bagaimana kita menekan politik uang yang merusak pemilu? Undang Undang telah mengatur namun banyak keterbatasan mengenai penegakan hukum tentang politik uang. Sehingga partisipasi masyarakat diharapkan dapat meminimalisir politik uang agar tidak masif. Korupsi di negeri ini tidak akan hilang jika politik uang dan transaksional masih ada,” jelas Abhan.
Turut hadir dalam pembukaan sekolah kader, Anggota Bawaslu RI Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja, dan Ketua Bawaslu dari 15 provinsi peserta sekolah kader.
Sementara, Kepala Biro TP3 Bawaslu RI La Bayoni dalam laporannya menyampaikan, sekolah kader angkatan pertama dilaksanakan pada 10 Juli 2018, diikuti 20 peserta dari 4 provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
Dijelaskannya, program Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif bertujuan sebagai pelaksanaan fungsi pendidikan Bawaslu RI, meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, sarana pendidikan pemilu bagi masyarakat, pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat, menciptakan kader pengawasan tepat guna serta menciptakan simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat.
“Dari empat provinsi yang ikut angkatan pertama, Bawaslu Jawa Timur dan NTT sudah berhasil melaksanakan sekolah kader di daerahnya. Diharapkan ini semakin mendekatkan Bawaslu dan masyarakat,” ujar La Bayoni.
Adapun dalam 14 hari, para peserta sekolah kader akan dibekali kurikulum pelatihan, diantaranya Pembangungan Karakter, Pengawasan Pemilu di Indonesia, Sistem Politik, Pemerintahan dan Pemilu di Indonesia, serta Analisa Sosial.
(Finda Muhtar)
Baca Juga:
Herwyn Malonda Dampingi Peserta Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif