Manado, BeritaManado.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Yusra Alhabsyi menyampaikan hasil reses Daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow (Bolmong) raya kepada pemerintah Provinsi Sulut.
Yusra Alhabsyi yang juga duduk di kursi Komisi IV DPRD Sulut itu mengungkapkan bahwa, di daerah Bolmong raya terdiri dari 503 Desa dan Kelurahan dengan anggota DPRD dari Dapil Bolmong raya kurang lebih berjumlah 10 orang dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah Provinsi Sulut.
“Saya rasa, tanggung jawab Gubernur dan Wakil Gubernur sama dengan DPRD yakni dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkap Yusra Jumat, (5/5/2023) kepada BeritaManado.com.
Lanjut Yusra, daerah Boalaang Mongondow raya mayoritas berkaitan dengan urusan pertanian.
Permasaalahan yang paling pokok di Bolaang Mongondow raya adalah jalan akses pertanian dan perikanan yang sudah berulang kali Yusra diberikan mandat oleh masyarakat untuk menyampaikan usulan tersebut di DPRD meski pun tempatnya berbeda-beda.
“Kegiatan reses bukan sekedar hanya melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat, tetapi kami juga melaksanakan fungsi pengawasan,” terang Yusra.
Yusra pun meminta kepada pemerintah Provinsi Sulut untuk dicarikan jalan keluar bagaimana caranya, nomenklaturnya, atau kegiatannya, untuk pembangunan akses jalan-jalan perkebunan masyarakat agar bisa terakomodir dalam kebijakan pemerintah Sulut.
“Karena sering ini berbenturan bahwa, oh.. ini tidak ada mata anggarannya sehingga tidak masuk,” sorot Yusra.
Lanjut Yusra, tidak sedikit bantuan dari pemerintah provinsi Sulut dengan anggaran yang cukup besar, tetapi yang ditemui di lapangan masih kurang tepat sasaran.
“Kalau nelayan, yang dapat bantuan bukan nelayan. Bahkan berulang-ulang. Kalau petani, justru hanya satu, dua, orang petani padahal banyak petani,” jelas Yusra
Dengan begitu, Yusra meminta Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel untuk intens melakukan koordinasi bersama pemerintah tingkat Kabupaten agar dapat memperkuat pengawasan.
“Apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat yang kami angkut di saat ini agar supaya dapat di tempatkan pada posisi prioritas,” tegas Yusra.
Yusra juga mengingatkan pemerintah agar supaya pokok-pokok pikiran yang disampaikan berdasarkan hasil reses, dapat teraktualisasi dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
“Saya yakin kalau pemerintah provinsi dan DPRD bisa mengakomodir maka, pembahasan anggaran tidak perlu berlama-lama. Tidak akan ada interupsi yang berlebihan yang akan terjadi di ruangan ini,” tegasnya lagi.
(Ersysep Dirangga)
