PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TERUS BERBENAH
SERAHKAN LHP: Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Andi Mapaligulu, menyerahkan LHP atas LKPD Mitra 2013 kepada Bupati James Sumendap SH pada Jumat lalu
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) dibawah kepemimpinan Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati Ronald Kandoli, terus melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.
Langkah cepat yang diambil Sumendap dan Kandoli pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mitra September 2013 lalu, membuahkan hasil membanggakan bagi daerah ini. Bagaimana tidak, Mitra yang sejak lima tahun terakhir memperoleh opini disclaimer dari BPK, di tahun 2014 ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap LKPD Kabupaten Mitra tahun 2013, Mitra berhasil keluar dari disclaimer dengan memperoleh Opini Tidak Wajar (TW).
TERIMA LHP: Ketua DPRD Mitra Tonny H Lasut AMTm saat menerima LHP atas LKPD Mitra 2013 dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulut
Opini yang diberikan BPK ini sendiri memang belum menjadi prestasi yang sempurna bagi Kabupaten Mitra. Namun demikian, tentu capaian Opini Tidak Wajar bukanlah hasil yang mudah diperoleh. Sebab, hanya dalam tempo yang singkat, pemerintahan JS-RK telah berhasil menindaklanjuti permasalahan aset dan indikasi kerugian negara yang totalnya puluhan miliar rupiah.
AKRAB: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD bersama pejabat di lingkungan pemkab dan anggota dewan akrab dengan pimpinan BPK Perwakilan Sulut usai terima LHP
Bupati James Sumendap sendiri disela-sela penyerahan LHP terhadap LKPD Kabupaten Mitra tahun 2013 oleh BPK, Jumat (22/8), menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada BPK. “Target kita harus WTP. Tapi kita beryukur meski belum mencapai hasil tersebut, Mitra sudah bisa keluar dari opini disclaimer,” ujar Sumendap.
SERIUS: Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati Ronald Kandoli tampak serius memeriksa LHP atas LKPD Mitra 2013 di kantor BPK Perwakilan Sulut
Ia menegaskan, menjadi tekadnya sebelum satu tahun kepemimpinannya, Minahasa Tenggara sudah harus keluar dari disclaimer. Namun demikian menurutnya, apa yang diperoleh saat ini merupakan hasil yang luar biasa bagi Mitra. “Atas opini tidak wajar yang kami dapat, tentu kedepan hasilnya pasti akan lebih baik lagi,” kata bupati.
Pemkab sendiri lanjut bupati, akan selalu berkonsultasi dengan BPK atas hal-hal yang selama ini masih menjadi kekurangan pemerintah daerah. “Tahun depan dalam pemeriksaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset, saya yakin akan memperoleh hasil yang lebih membanggakan dari saat ini,” papar Sumendap. (Advetorial)
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TERUS BERBENAH
SERAHKAN LHP: Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Andi Mapaligulu, menyerahkan LHP atas LKPD Mitra 2013 kepada Bupati James Sumendap SH pada Jumat lalu
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) dibawah kepemimpinan Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati Ronald Kandoli, terus melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.
Langkah cepat yang diambil Sumendap dan Kandoli pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mitra September 2013 lalu, membuahkan hasil membanggakan bagi daerah ini. Bagaimana tidak, Mitra yang sejak lima tahun terakhir memperoleh opini disclaimer dari BPK, di tahun 2014 ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap LKPD Kabupaten Mitra tahun 2013, Mitra berhasil keluar dari disclaimer dengan memperoleh Opini Tidak Wajar (TW).
TERIMA LHP: Ketua DPRD Mitra Tonny H Lasut AMTm saat menerima LHP atas LKPD Mitra 2013 dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulut
Opini yang diberikan BPK ini sendiri memang belum menjadi prestasi yang sempurna bagi Kabupaten Mitra. Namun demikian, tentu capaian Opini Tidak Wajar bukanlah hasil yang mudah diperoleh. Sebab, hanya dalam tempo yang singkat, pemerintahan JS-RK telah berhasil menindaklanjuti permasalahan aset dan indikasi kerugian negara yang totalnya puluhan miliar rupiah.
AKRAB: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD bersama pejabat di lingkungan pemkab dan anggota dewan akrab dengan pimpinan BPK Perwakilan Sulut usai terima LHP
Bupati James Sumendap sendiri disela-sela penyerahan LHP terhadap LKPD Kabupaten Mitra tahun 2013 oleh BPK, Jumat (22/8), menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada BPK. “Target kita harus WTP. Tapi kita beryukur meski belum mencapai hasil tersebut, Mitra sudah bisa keluar dari opini disclaimer,” ujar Sumendap.
SERIUS: Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati Ronald Kandoli tampak serius memeriksa LHP atas LKPD Mitra 2013 di kantor BPK Perwakilan Sulut
Ia menegaskan, menjadi tekadnya sebelum satu tahun kepemimpinannya, Minahasa Tenggara sudah harus keluar dari disclaimer. Namun demikian menurutnya, apa yang diperoleh saat ini merupakan hasil yang luar biasa bagi Mitra. “Atas opini tidak wajar yang kami dapat, tentu kedepan hasilnya pasti akan lebih baik lagi,” kata bupati.
Pemkab sendiri lanjut bupati, akan selalu berkonsultasi dengan BPK atas hal-hal yang selama ini masih menjadi kekurangan pemerintah daerah. “Tahun depan dalam pemeriksaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset, saya yakin akan memperoleh hasil yang lebih membanggakan dari saat ini,” papar Sumendap. (Advetorial)