Amurang – Wacana pemekaran Kota Amurang yang telah berkembang sejak beberapa tahun lalu, terkesan masih mendapat penolakan dari salah satu putra daerah yakni Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut.
“Pembentukan kota (Amuran, red) harus dilihat APBD-nya berapa? Jika APBD sediki, untuk bayar anggota DPRD saja tidak ada, sebab mereka ini (anggota DPRD, red) digaji dari APBD,” ucap Mangindaan, saat pulang kampung di Amurang kemarin.
Mangindaan menyarankan, potensi yang ada harus dikembangkan terlebih dahulu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Nanti kalau sudah cukup saya sangat setuju Amurang dijadikan kota. Nah, sumber PAD inilah yang akan membayar anggota DPRD ini,” paparnya. (Sanly Lendongan)
Amurang – Wacana pemekaran Kota Amurang yang telah berkembang sejak beberapa tahun lalu, terkesan masih mendapat penolakan dari salah satu putra daerah yakni Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut.
“Pembentukan kota (Amuran, red) harus dilihat APBD-nya berapa? Jika APBD sediki, untuk bayar anggota DPRD saja tidak ada, sebab mereka ini (anggota DPRD, red) digaji dari APBD,” ucap Mangindaan, saat pulang kampung di Amurang kemarin.
Mangindaan menyarankan, potensi yang ada harus dikembangkan terlebih dahulu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Nanti kalau sudah cukup saya sangat setuju Amurang dijadikan kota. Nah, sumber PAD inilah yang akan membayar anggota DPRD ini,” paparnya. (Sanly Lendongan)