Manado – Kontroversi atas rotasi jabatan yang terjadi di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Utara disayangkan oleh pengamat politik Taufik Tumbelaka. Menurut Tumbelaka, kejadian ini hanya menunjukkan situasi yang tidak kondusif di birokrasi Sulut.
“Ini adalah kejadian yang patut disesali karena memunculkan gema besar yang tidak sehat dan situasi yang tidak kondusif di birokrasi. Padahal masyarakat harus tahu bahwa rasionalisasi dengan undang-undang seperti ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujar Taufik Tumbelaka.
Meski banyak pihak yang menuding pemerintah provinsi bertanggungjawab atas hal ini, Tumbelaka menyatakan tidak sepakat.
“Saya tidak sepakat kalau ini salah Gubernur atau Wakil Gubernur. Ada oknum yang memanfaatkan situasi dari keduanya sehingga membuat keduanya harus bertanggungjawab atas kejadian ini. Yang penting disini adalah mencari tahu siapa oknum dibelakang kontroversi ini,” tambahnya. (srisuryapertama)
Manado – Kontroversi atas rotasi jabatan yang terjadi di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Utara disayangkan oleh pengamat politik Taufik Tumbelaka. Menurut Tumbelaka, kejadian ini hanya menunjukkan situasi yang tidak kondusif di birokrasi Sulut.
“Ini adalah kejadian yang patut disesali karena memunculkan gema besar yang tidak sehat dan situasi yang tidak kondusif di birokrasi. Padahal masyarakat harus tahu bahwa rasionalisasi dengan undang-undang seperti ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujar Taufik Tumbelaka.
Meski banyak pihak yang menuding pemerintah provinsi bertanggungjawab atas hal ini, Tumbelaka menyatakan tidak sepakat.
“Saya tidak sepakat kalau ini salah Gubernur atau Wakil Gubernur. Ada oknum yang memanfaatkan situasi dari keduanya sehingga membuat keduanya harus bertanggungjawab atas kejadian ini. Yang penting disini adalah mencari tahu siapa oknum dibelakang kontroversi ini,” tambahnya. (srisuryapertama)