Manado – Dr Ferry Liando, pengamat politik dan pemerintahan di Sulut memberikan tanggapannya terkait bentuk kesalahan dalam kekuasaan.
Menurut Liando yang juga Akademisi Unsrat ini bahwa, faktor pertama sehingga terjadi kesalahan dalam kekuasaan dilatarbelakangi oleh cara dalam mendapatkan kekuasaan itu sendiri.
“Harusnya kekuasaan di peroleh lewat kepercayaan publik terhadap calon. Kepercayaan diperoleh atas dasar perjuangan calon terhadap kepentingan publik, kesenangan publik Thdp calon. Selama ini kekuasaan diperoleh lewat uang, intimidasi dan manipulasi,” ungkapnya.
Lanjut Liando, faktor kedua yakni politik menjadi dasar dan tumpuan dalam menjalankan kekuasaan, sehingga hanya menjadi sarana dalam mewujudkan tujuan politik yang diinginkan.
“Politik selalu identik dengan kekuasaan. Tapi tujuan politik bukan kekuasaan. Kekuasaan hanyalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan politik yaitu kesejahteraan. Tapi sekarang Kekuasaan selalu identik dengan korupsi, cari untung, cari kesempatan. Sebetulnya kekuasaan itu adalah saran untuk memperjuangkan kepentingan publik. Ketika kekuasaan di peroleh maka akan melelehkan sebuah kewenangan. Kewenangan itulah yang sebetulnya di gunakan untuk buat kebijakan utk kepentingan publik, bukan kewenangan untuk cari makan atau untung sendiri,” ujarnya lagi.
Sementara itu, faktor penyebab sehingga terjadi kesalahan kekuasaan yakni semenjak mencalonkan diri sebagai pemimpin, dilandasi motivasi yang bersifat pribadi sehingga ketika terpilih akan berusaha mengutamakan kepentingan pribadi pula.
“Kesalahan calon terhadap motivasi kekuasaan. Calon selalu menganggap kekuasaan selalu identik dengan status sosial, dan kekayaan. Mengejar kekuasaan hanya karena ingin di hormati dan bisa dilayani secara istimewa yang berbeda dengan masyarakat biasa. Pesan saya bahwa tidak banyak orang yang mendapat kesempatan masuk dalam arena kekuasaan. Oleh karena itu jika kita berkuasa (kepala daerah dan DPRD) pergunakanlah kesempatan itu untuk membantu orang lain yang tidak punya kekuasaan. Masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam pelayanan seperti pendidikan, kesehatan serta keterbatasan akses ekonomi seperti di pedesaan. Masih banyak orang miskin yang perlu di bantu lewat kebijakan2 publik,” tutupnya. (leriandokambey)
Manado – Dr Ferry Liando, pengamat politik dan pemerintahan di Sulut memberikan tanggapannya terkait bentuk kesalahan dalam kekuasaan.
Menurut Liando yang juga Akademisi Unsrat ini bahwa, faktor pertama sehingga terjadi kesalahan dalam kekuasaan dilatarbelakangi oleh cara dalam mendapatkan kekuasaan itu sendiri.
“Harusnya kekuasaan di peroleh lewat kepercayaan publik terhadap calon. Kepercayaan diperoleh atas dasar perjuangan calon terhadap kepentingan publik, kesenangan publik Thdp calon. Selama ini kekuasaan diperoleh lewat uang, intimidasi dan manipulasi,” ungkapnya.
Lanjut Liando, faktor kedua yakni politik menjadi dasar dan tumpuan dalam menjalankan kekuasaan, sehingga hanya menjadi sarana dalam mewujudkan tujuan politik yang diinginkan.
“Politik selalu identik dengan kekuasaan. Tapi tujuan politik bukan kekuasaan. Kekuasaan hanyalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan politik yaitu kesejahteraan. Tapi sekarang Kekuasaan selalu identik dengan korupsi, cari untung, cari kesempatan. Sebetulnya kekuasaan itu adalah saran untuk memperjuangkan kepentingan publik. Ketika kekuasaan di peroleh maka akan melelehkan sebuah kewenangan. Kewenangan itulah yang sebetulnya di gunakan untuk buat kebijakan utk kepentingan publik, bukan kewenangan untuk cari makan atau untung sendiri,” ujarnya lagi.
Sementara itu, faktor penyebab sehingga terjadi kesalahan kekuasaan yakni semenjak mencalonkan diri sebagai pemimpin, dilandasi motivasi yang bersifat pribadi sehingga ketika terpilih akan berusaha mengutamakan kepentingan pribadi pula.
“Kesalahan calon terhadap motivasi kekuasaan. Calon selalu menganggap kekuasaan selalu identik dengan status sosial, dan kekayaan. Mengejar kekuasaan hanya karena ingin di hormati dan bisa dilayani secara istimewa yang berbeda dengan masyarakat biasa. Pesan saya bahwa tidak banyak orang yang mendapat kesempatan masuk dalam arena kekuasaan. Oleh karena itu jika kita berkuasa (kepala daerah dan DPRD) pergunakanlah kesempatan itu untuk membantu orang lain yang tidak punya kekuasaan. Masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam pelayanan seperti pendidikan, kesehatan serta keterbatasan akses ekonomi seperti di pedesaan. Masih banyak orang miskin yang perlu di bantu lewat kebijakan2 publik,” tutupnya. (leriandokambey)